Pemerintah Pastikan Koperasi Desa Merah Putih Berangkat dari Potensi Desa

WAKIL Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono memastikan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan menyesuaikan karakter dan potensi dari tiap desa. Hal ini penting agar nantinya Kop Des yang berdiri dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Ia mengatakan, skema pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ada tiga yaitu dengan membangun koperasi baru, mengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi dalam pembentukan Koperasi desa. Dalam melakukan itu semua, Kementerian Koperasi (Kemenkop) memerlukan dukungan sinergi dan kolaborasi dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

"Koperasi Desa ini dibangun sesuai dengan spesifikasi dari daerah masing-masing, jadi nanti silakan kalau ada potensi desa yang bisa dikembangkan melalui Koperasi Desa Merah Putih bisa ditambahkan," kata Ferry dalam Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi terkait Pembentukan Kop Des Merah Putih, di Jakarta, Rabu (12/3).

Baca juga : Koperasi Desa Merah Putih Diyakini Bisa Kembangkan Komoditas Unggulan Daerah

Ia mengatakan perhatian Presiden terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan melalui koperasi sangat besar sehingga ide pembentukan Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya mengangkat potensi desa sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Meski tidak mudah dalam mengimplementasikannya, ia optimis melalui Koperasi Desa Merah Putih nantinya bisa menjawab permasalahan masyarakat di desa, seperti kemiskinan hingga ketimpangan ekonomi.

"Ini menuntut kita semua bahwa tugas dan tanggung jawab yang berat ini harus kita kerjakan secara keroyokan dari kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah," ujarnya.

Kemenkop, sambung dia, akan melakukan pendampingan secara intensif kepada desa-desa agar proses pembentukan atau pendirian koperasi dapat sesuai target yang ditetapkan.

Baca juga : Dekopin Nilai Gagasan Koperasi Merah Putih sebagai Sebuah Kemunduran

"Pembentukan atau pendirian koperasi itu relatif lebih mudah karena banyak dibantu oleh banyak pihak, untuk fase terpenting berikutnya adalah pengembangan dan pengawasan sehingga ke depan kita akan melibatkan anak-anak muda di desa juga," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolambo menambahkan, saat ini jumlah desa secara nasional mencapai 75.265 desa di 514 kabupaten/kota. Hanya ada satu wilayah yang tidak memiliki desa yaitu DKI Jakarta. Maka itu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta memerlukan pendekatan secara khusus.

"Karena Jakarta tidak punya desa maka butuh treatment khusus. Kemudian untuk di Aceh, Papua, dan Yogyakarta harus dipetakan lagi seperti apa potensinya karena wilayah ini juga masuk wilayah yang memiliki keistimewaan," tutur La Ode.

Sebelum pembentukan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih secara resmi, La Ode meminta setiap kepala daerah dan pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya pemetaan terhadap karakteristik dari setiap desa. Hal ini diperlukan untuk memastikan ke depannya koperasi yang terbentuk dapat terus eksis dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat desa.

"Dari karakteristik yang dipetakan itu mohon dapat disampaikan ke pemerintah pusat agar bisa kita sinergikan. Ini adalah perintah Presiden sehingga seluruh perangkat pemerintahan wajib mendukung untuk menyiapkan desain yang aplikatif dan implementatif," tandasnya. (Fal/E-1)