Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan ibu kota baru masih terus dilanjutkan di tahun ini. Kebutuhan anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur IKN mencapai Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2028.
Hal itu, katanya, telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.
Basuki menjelaskan sesuai Surat Menteri Pekerjaan Umum (PU) No.CK 0401-Mn/1245 tanggal 18 Desenber 2024 perihal Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru dimulai.
"Kebutuhan Anggaran Otorita IKN untuk penbangunan infrastruktur 2025-2028 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Ia menjelaskan anggaran Rp48,8 triliun itu dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan multiutility tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-Wilayah Perencanaan (W) 1B dan 1C dengan total panjang 12,2 kilometer (km).
Lalu, diperuntukkan pula untuk pembangunan komplek perkantoran legislatif seperti gedung MPR, DPR, DPD, dan ruang rapat paripurna. Kemudian, komplek perkantoran yudikatif seperti gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstifusi, dan Komisi Yudisial.
OIKN juga akan membangun ekosistemn pendukung di ibu kota baru. Seperti hunian, jaringan perpipaan air minum, sanitasi, dan persampahan. Juga untuk penataan kawasan meliputi test area Sepaku, Pusat Riset Wanagama, rehabilitasi glamping, dan lainnya.
"Jadi, semua pembangunan baru tadi diserahkan PU oleh Otorita IKN untuk dikelola, difungsikan secara baik. Dan ini membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun," pungkas Basuki. (Ins/E-2)
Kolaborasi Otorita IKN, Dinas Kesehatan daerah, serta sejumlah fasilitas kesehatan membuat pelayanan ini menjangkau masyarakat.
OIKN mulai mempersiapkan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan.
Dengan dimulainya fase kedua ini, pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan nyata
Keberhasilan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan di KIPP menjadi indikator penting
Tahap pertama pembangunan IKN (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menyambut baik dukungan yang diberikan oleh BAM DPR RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved