Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan ibu kota baru masih terus dilanjutkan di tahun ini. Kebutuhan anggaran OIKN untuk pembangunan infrastruktur IKN mencapai Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2028.
Hal itu, katanya, telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) pada 21 Januari 2025 dan 3 Februari 2025.
Basuki menjelaskan sesuai Surat Menteri Pekerjaan Umum (PU) No.CK 0401-Mn/1245 tanggal 18 Desenber 2024 perihal Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, telah disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru dimulai.
"Kebutuhan Anggaran Otorita IKN untuk penbangunan infrastruktur 2025-2028 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Ia menjelaskan anggaran Rp48,8 triliun itu dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan multiutility tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-Wilayah Perencanaan (W) 1B dan 1C dengan total panjang 12,2 kilometer (km).
Lalu, diperuntukkan pula untuk pembangunan komplek perkantoran legislatif seperti gedung MPR, DPR, DPD, dan ruang rapat paripurna. Kemudian, komplek perkantoran yudikatif seperti gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstifusi, dan Komisi Yudisial.
OIKN juga akan membangun ekosistemn pendukung di ibu kota baru. Seperti hunian, jaringan perpipaan air minum, sanitasi, dan persampahan. Juga untuk penataan kawasan meliputi test area Sepaku, Pusat Riset Wanagama, rehabilitasi glamping, dan lainnya.
"Jadi, semua pembangunan baru tadi diserahkan PU oleh Otorita IKN untuk dikelola, difungsikan secara baik. Dan ini membutuhkan anggaran Rp48,8 triliun," pungkas Basuki. (Ins/E-2)
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
OIKN akan melakukan koordinasi dan konsultasi lebih dulu dengan pemerintah pusat perihal penyelenggaraan upacara HUT RI pada 17 Agustus 2025.
Pemerintah Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam melaksanakan berbagai proyek KPBU tanpa pernah melakukan penghentian proyek (terminasi).
OTORITA Ibu Kota Nusantara (OIKN) meluncurkan dua skema atau bentuk investasi swasta di 2025, yaitu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penanaman modal langsung.
Dengan adanya efisiensi Rp1,15 triliun dari sebelumnya disepakati Rp6,39 triliun, menjadikan pagu yang dijadikan anggaran adalah Rp5,2 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved