IGCN Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Bisnis Berintegritas

PRESIDENT Indonesia Global Compact Network  (IGCN) Yaya Winarno Junardy menegaskan pentingnya tata kelola bisnis yang berintegritas. Penekanan kuat pada antikorupsi dinilai sebagai elemen dasar tata kelola usaha yang etis. Menurutnya, kepemimpinan dalam suatu bisnis yang tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan, tetapi juga pada inklusi dan keberlanjutan.

"Dari kalangan bisnis sendiri harus punya komitmen tinggi menciptakan nilai melalui integritas," ujarnya dalam Responsible Business Forum 2024 di Bursa Efek Jakarta, Kamis (5/12).

Junardy menekankan nilai-nilai seperti antikorupsi dan praktis bisnis inklusif harus menjadi bagian terpenting dalam organisasi untuk mencapai keadilan. Pasalnya, dengan praktik korupsi yang merajalela di Tanah Air, produktivitas pada suatu industri atau lembaga akan menurun. Alhasil, proses kinerja menjadi tidak efisien.

Mengutip data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor menempati peringkat 110 dari 180 negara. Ini menunjukkan penegakan hukum tindak pidana korupsi masih perlu banyak perbaikan.

"Pimpinan perusahaan harus mampu menciptakan satu bisnis yang efektif, transparan. Kita lihat indeks korupsi kita masih diperingkat 100. Jadi, anda bisa lihat apakah proses-proses usaha kita kita sudah efisien?" katanya.

Head of Office United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia Erik van der Veen menambahkan, pihaknya mendukung negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi sebagai bagian dari gerakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC). Indonesia disebut masih menghadap tantangan berat dalam melawan praktik korupsi.

Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan komitmen bersama antara pemerintah,  swasta dan masyarakat dalam memitigasi korupsi sangat dibutuhkan.

"Sekarang Indonesia mengalami tantangan  dalam melawan korupsi. Perlunya kolaborasi, bekerja dengan partner lain, masyarakat peribadi, sektor swasta dan pemerintah menggerakkan antikorupsi," pungkasnya. (N-2)