Swasembada Energi Butuh Perombakan Total Tata Kelola

PEMBINA Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI) Mulyanto berpandangan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi tak akan mudah. Bukan hanya soal infrastruktur dari hulu hingga hilir yang butuh kesiapan, tata kelola energi juga mesti dirombak total.

"Kalau tiba-tiba pemerintah ingin wujudkan swasembada energi, maka banyak aspek yang perlu dibenahi. Bukan hanya infrastruktur yang perlu disiapkan tapi tata kelolanya juga harus dirombak total," ujarnya, Senin (21/10)

Hingga saat ini, sambungnya, kebutuhan energi Indonesia masih amat bergantung dari luar negeri, seperti mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), serta elpiji untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Baca juga : Presiden Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Swasembada Energi

"Target swasembada energi itu cukup berat. Sekarang ini kita masih impor dan semakin lama jumlah impor BBM dan gas elpiji tersebut semakin meningkat," ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor hasil minyak menembus 17,41 juta ton selama Januari-Juni 2024. Jumlah ini meningkat 7,27% dari 16,23 juta ton pada periode yang sama di tahun lalu.

Kemudian, pemerintah juga mengimpor sekitar 600 ribu barel BBM tiap harinya dan mendatangkan 6-7 juta ton elpiji, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga : Kabinet Merah Putih Harus Bisa Implementasikan Janji Presiden soal Energi

Mulyanto menyebut untuk mewujudkan kemandirian energi, pemerintah harus membenahi berbagai hal, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pertamina yang menguasai lebih dari 60% lifting atau produksi siap jual minyak diminta lebih agresif membuka ladang eksplorasi baru dengan menggunakan teknologi terkini.

"Penemuan raksasa untuk eksplorasi dan optimalisasi eksploitasi minyak harus menjadi perhatian, di samping merampungkan pembangunan kilang-kilang baru Pertamina," ucap Mulyanto.

Di sisi hilir, lanjutnya, pemerintah perlu  mengawasi ketat distribusi penyaluran subsidi BBM dan elpiji. Selama ini penyaluran BBM dan elpiji subsidi dianggapnya tidak tepat sasaran karena selama ini orang mampu masih terus menikmati bantuan pemerintah itu. (E-2)