Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo disebut berasal dari setoran pajak yang belum dibayarkan dan belum dioptimalisasi.
Hal itu disampaikan ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo kepada pewarta di Jakarta, Rabu (9/10).
"Yang tidak terkumpulkan ini adalah salah satunya contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, yaitu wajib pajak yang sudah kalah, inkrah," jelasnya.
Baca juga : Badan Penerimaan Negara tidak akan Terbentuk Tahun Depan
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang peninjauan kembali. Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, halas, finish. Tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," lanjut Drajad.
Namun dia enggan membeberkan lebih lanjut apa upaya yang akan ditempuh oleh pemerintahan baru untuk mendapatkan potensi penerimaan negara tersebut. Hal yang pasti, kata Drajad, hal itu terjadi dan amat disayangkan.
"Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. Lebih besar, cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp300 (triliun), kita pakai angka Rp300 (triliun)," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit senilai Rp300 triliun.
Data tersebut ia peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebocoran itu, kata Hashim, muncul karena jutaan hektare lahan sawit dikuasai oleh pengusaha sawit ilegal. (Z-11)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved