Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo disebut berasal dari setoran pajak yang belum dibayarkan dan belum dioptimalisasi.
Hal itu disampaikan ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo kepada pewarta di Jakarta, Rabu (9/10).
"Yang tidak terkumpulkan ini adalah salah satunya contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, yaitu wajib pajak yang sudah kalah, inkrah," jelasnya.
Baca juga : Badan Penerimaan Negara tidak akan Terbentuk Tahun Depan
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang peninjauan kembali. Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, halas, finish. Tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," lanjut Drajad.
Namun dia enggan membeberkan lebih lanjut apa upaya yang akan ditempuh oleh pemerintahan baru untuk mendapatkan potensi penerimaan negara tersebut. Hal yang pasti, kata Drajad, hal itu terjadi dan amat disayangkan.
"Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. Lebih besar, cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp300 (triliun), kita pakai angka Rp300 (triliun)," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit senilai Rp300 triliun.
Data tersebut ia peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebocoran itu, kata Hashim, muncul karena jutaan hektare lahan sawit dikuasai oleh pengusaha sawit ilegal. (Z-11)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved