Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru yang dipatok 8% bakal sulit tercapai. Hal itu tak lepas dari kemampuan perekonomian Indonesia yang hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
IMF bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mematok pertumbuhan 6%-7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kalau dengan kondisi sekarang, ya tidak tercapai target itu dan kemungkinan besar di 2025 susah untuk mencapai target 6,5%-7%, apalagi 8%. Kita tidak mungkin lompat ya, lompat dari 5% ke 6% saja susah," ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (8/8).
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5% Diprediksi Bertahan Hingga Akhir Tahun
Apabila Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Faisal menilai harus ada transisi, langkah-langkah, serta gradual increase yang harus dilakukan. Seperti pendekatan pembangunan ekonomi yang bersifat terobosan, yang tidak mengikuti cara-cara yang sudah-sudah, dan tidak mengikuti business as usual.
"Di antaranya termasuk bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap industri manufaktur. Kalau ingin mendorong hilirisasi daripada sektor pertanian, ya berarti seberapa besar nanti strategi-strategi dan kebijakannya fokus dan konsisten ke arah sana," jelas Faisal.
Termasuk juga, sambung dia, program-program pemerintahan berikutnya seperti makan bergizi gratis. Program tersebut bisa berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan jika didesain dapat menciptakan multiplayer effect yang sebesar-besarnya di dalam negeri.
Baca juga : Proyeksi IMF soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesuai Asesmen BI
"Jadi pekerjaan beratnya ialah bagaimana makan bergizi gratis itu melibatkan UMKM, bukan cuma untuk jualannya saja, bukan cuma untuk menyalurkan makan bergizi gratisnya, tapi juga menyerap bahan baku dari masyarakat lokal. Jadi mesti melihat keterhubungan ke belakangnya juga, bukan cuma keterhubungan ke depan," terang Faisal.
Apabila pemerintahan baru tetap mengulang program-program maupun desain-desain yang sudah dijalankan oleh pemerintahan saat ini, ia yakin pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit tercapai.
"Hanya dengan terobosan itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau masih dengan cara yang sudah-sudah, ya kita sudah tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, bahkan lebih itu, kita berhenti di lima saja," bebernya. (Fal/E-2)
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 45.000 akun medsos SPPG unggah menu & harga Makan Bergizi Gratis setiap hari. Simak juga waspada modus penipuan dapur MBG.
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved