Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru yang dipatok 8% bakal sulit tercapai. Hal itu tak lepas dari kemampuan perekonomian Indonesia yang hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
IMF bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mematok pertumbuhan 6%-7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kalau dengan kondisi sekarang, ya tidak tercapai target itu dan kemungkinan besar di 2025 susah untuk mencapai target 6,5%-7%, apalagi 8%. Kita tidak mungkin lompat ya, lompat dari 5% ke 6% saja susah," ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (8/8).
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5% Diprediksi Bertahan Hingga Akhir Tahun
Apabila Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Faisal menilai harus ada transisi, langkah-langkah, serta gradual increase yang harus dilakukan. Seperti pendekatan pembangunan ekonomi yang bersifat terobosan, yang tidak mengikuti cara-cara yang sudah-sudah, dan tidak mengikuti business as usual.
"Di antaranya termasuk bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap industri manufaktur. Kalau ingin mendorong hilirisasi daripada sektor pertanian, ya berarti seberapa besar nanti strategi-strategi dan kebijakannya fokus dan konsisten ke arah sana," jelas Faisal.
Termasuk juga, sambung dia, program-program pemerintahan berikutnya seperti makan bergizi gratis. Program tersebut bisa berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan jika didesain dapat menciptakan multiplayer effect yang sebesar-besarnya di dalam negeri.
Baca juga : Proyeksi IMF soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesuai Asesmen BI
"Jadi pekerjaan beratnya ialah bagaimana makan bergizi gratis itu melibatkan UMKM, bukan cuma untuk jualannya saja, bukan cuma untuk menyalurkan makan bergizi gratisnya, tapi juga menyerap bahan baku dari masyarakat lokal. Jadi mesti melihat keterhubungan ke belakangnya juga, bukan cuma keterhubungan ke depan," terang Faisal.
Apabila pemerintahan baru tetap mengulang program-program maupun desain-desain yang sudah dijalankan oleh pemerintahan saat ini, ia yakin pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit tercapai.
"Hanya dengan terobosan itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau masih dengan cara yang sudah-sudah, ya kita sudah tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, bahkan lebih itu, kita berhenti di lima saja," bebernya. (Fal/E-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjadi penggerak ekonomi nasional. Itu disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swis
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved