Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru yang dipatok 8% bakal sulit tercapai. Hal itu tak lepas dari kemampuan perekonomian Indonesia yang hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
IMF bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mematok pertumbuhan 6%-7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kalau dengan kondisi sekarang, ya tidak tercapai target itu dan kemungkinan besar di 2025 susah untuk mencapai target 6,5%-7%, apalagi 8%. Kita tidak mungkin lompat ya, lompat dari 5% ke 6% saja susah," ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (8/8).
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5% Diprediksi Bertahan Hingga Akhir Tahun
Apabila Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Faisal menilai harus ada transisi, langkah-langkah, serta gradual increase yang harus dilakukan. Seperti pendekatan pembangunan ekonomi yang bersifat terobosan, yang tidak mengikuti cara-cara yang sudah-sudah, dan tidak mengikuti business as usual.
"Di antaranya termasuk bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap industri manufaktur. Kalau ingin mendorong hilirisasi daripada sektor pertanian, ya berarti seberapa besar nanti strategi-strategi dan kebijakannya fokus dan konsisten ke arah sana," jelas Faisal.
Termasuk juga, sambung dia, program-program pemerintahan berikutnya seperti makan bergizi gratis. Program tersebut bisa berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan jika didesain dapat menciptakan multiplayer effect yang sebesar-besarnya di dalam negeri.
Baca juga : Proyeksi IMF soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesuai Asesmen BI
"Jadi pekerjaan beratnya ialah bagaimana makan bergizi gratis itu melibatkan UMKM, bukan cuma untuk jualannya saja, bukan cuma untuk menyalurkan makan bergizi gratisnya, tapi juga menyerap bahan baku dari masyarakat lokal. Jadi mesti melihat keterhubungan ke belakangnya juga, bukan cuma keterhubungan ke depan," terang Faisal.
Apabila pemerintahan baru tetap mengulang program-program maupun desain-desain yang sudah dijalankan oleh pemerintahan saat ini, ia yakin pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit tercapai.
"Hanya dengan terobosan itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau masih dengan cara yang sudah-sudah, ya kita sudah tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, bahkan lebih itu, kita berhenti di lima saja," bebernya. (Fal/E-2)
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved