Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE) Mohammad Faisal menilai, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan baru yang dipatok 8% bakal sulit tercapai. Hal itu tak lepas dari kemampuan perekonomian Indonesia yang hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
IMF bahkan memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah target Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mematok pertumbuhan 6%-7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Kalau dengan kondisi sekarang, ya tidak tercapai target itu dan kemungkinan besar di 2025 susah untuk mencapai target 6,5%-7%, apalagi 8%. Kita tidak mungkin lompat ya, lompat dari 5% ke 6% saja susah," ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (8/8).
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5% Diprediksi Bertahan Hingga Akhir Tahun
Apabila Indonesia ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Faisal menilai harus ada transisi, langkah-langkah, serta gradual increase yang harus dilakukan. Seperti pendekatan pembangunan ekonomi yang bersifat terobosan, yang tidak mengikuti cara-cara yang sudah-sudah, dan tidak mengikuti business as usual.
"Di antaranya termasuk bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi ini dilakukan dengan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap industri manufaktur. Kalau ingin mendorong hilirisasi daripada sektor pertanian, ya berarti seberapa besar nanti strategi-strategi dan kebijakannya fokus dan konsisten ke arah sana," jelas Faisal.
Termasuk juga, sambung dia, program-program pemerintahan berikutnya seperti makan bergizi gratis. Program tersebut bisa berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan jika didesain dapat menciptakan multiplayer effect yang sebesar-besarnya di dalam negeri.
Baca juga : Proyeksi IMF soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sesuai Asesmen BI
"Jadi pekerjaan beratnya ialah bagaimana makan bergizi gratis itu melibatkan UMKM, bukan cuma untuk jualannya saja, bukan cuma untuk menyalurkan makan bergizi gratisnya, tapi juga menyerap bahan baku dari masyarakat lokal. Jadi mesti melihat keterhubungan ke belakangnya juga, bukan cuma keterhubungan ke depan," terang Faisal.
Apabila pemerintahan baru tetap mengulang program-program maupun desain-desain yang sudah dijalankan oleh pemerintahan saat ini, ia yakin pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit tercapai.
"Hanya dengan terobosan itu kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kalau masih dengan cara yang sudah-sudah, ya kita sudah tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, bahkan lebih itu, kita berhenti di lima saja," bebernya. (Fal/E-2)
Sebab pekerjaan Pengawas Keuangan berhubungan dengan akuntansi, laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN, serta pengawasan bujet pembelian makanan.
Mereka berharap hidangan MBG yang diantarkan oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah dan posyandu itu bisa lebih beragam.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved