Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
BANK Dunia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat terjaga stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi rendah.
Apresiasi itu disampaikan Managing Director Bank Dunia Anna Bjerde dalam pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Tadi Bapak Presiden menerima Managing Director dari World Bank Ibu Anna, didampingi oleh World Bank Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dan dengan tingkat inflasi yang rendah," ujar Airlangga seperti dilansir dari Antara, Kamis (25/7).
Baca juga : World Bank Puji Stabilitas Perekonomian Indonesia dan Pertumbuhan Ekonomi Digital
Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7 persen. Dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan hanya berkisar 4,8 persen.
"Namun Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini sekitar 2,6 sampai dengan 2,7 persen. Dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun depan hanya berkisar 4,8 persen. Nah, oleh karena itu, World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah," kata Airlangga.
Menurutnya, Bank Dunia mengapresiasi antara lain program-program pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi. "Tadi delegasi World Bank dari Lombok melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil dari pada pertanian mendongkrak nilai tukar petani," jelasnya.
Baca juga : Presiden Jokowi Meminta Jaga Optimisme Kendati Tetap Realistis
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menurut Airlangga, pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menyampaikan terjadi penurunan stunting rate dari 37 persen ke 21 persen, serta penurunan kemiskinan ekstrim dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen. Presiden juga bercerita mengenai program dana desa, di mana dana desa yang sebesar Rp71 triliun digunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi stunting.
"Tentu ke depan terkait dengan rencana kita masuk dalam negara berpendapatan maju, beberapa prioritas yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden selama ini seperti infrastruktur, toll road, sea port, kemudian mendorong konektivitas, itu sangat diapresiasi, demikian pula program hilirisasi," jelasnya.
Presiden juga menyampaikan pentingnya ketahanan pangan dan energi hijau ke depan. (Z-6)
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia menunggu hasil negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat.
Penyelesaian IEU-CEPA ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyepakati kemitraan strategis Indonesia-Uni Eropa.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selama negosiasi berlangsung, implementasi tarif tersebut msih di-pause alias ditunda.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved