Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh pihak tidak terlena dengan prediksi International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait pertumbuhan ekonomi global di 2021.
Menurut Jokowi, rasa optimistis memang harus dijaga, namun pemikiran realistis juga harus tetap dikedepankan.
"Situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis penuh dengan ketidakpastian. Kita tetap harus waspada terhadap kemungkinan dan antisipasi risiko terjadinya gelombang kedua dan masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di 2021," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas secara virtual, Selasa (28/7).
Sebelumnya, IMF telah memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh hingga 5,4% di tahun depan. Pertumbuhan positif juga dikeluarkan OECD yakni di kisaran 2,8% sampai 5,2%, dan World Bank di level 5,2%.
Indonesia pun cukup menjadi sorortan karena dipercaya bisa memiliki sistem pemuliham ekonomi tercepat setelah Tiongkok.
"Kalau perkiraan pertumbuhan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang mestinya di atas pertumbuhan ekonomi dunia. Kalau proyeksi ini benar, saya kira patut kita syukuri. Tapi kita tetap harus waspada," tuturnya.
Oleh karena itu, demi menjaga kadar optimisme dan kewaspadaan yang seimbang, ia meminta seluruh menteri ekonomi mengalkulasi dengan cermat indikator-indikator ekonomi makro untuk 2021.
"Kita harus optimis tapi juga realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Kita juga harus memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor terutama di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan," jelas Mantan Wali Kota Solo tersebut.
Di tengah kondisi seperti saat ini, ketika investasi dan ekspor impor tidak bisa diandalkan, pemerintah harus mendorong belanja pemerintah sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Stimulus bagi dunia usaha juga harus dipercepat agar sektor swasta dan UMKM segera pulih kembali.
"Kita tahu selama ini APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5% pada PDB negara kita. Tapi, dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," ucap Jokowi. (Pra/OL-09)
Harga komoditas global diproyeksikan turun ke level terendah dalam enam tahun pada 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved