Volume Elpiji Subsidi Turun Gara-Gara Beli Pakai KTP

TAHAP awal penerapan transformasi subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dengan mewajibkan masyarakat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli berhasil menurunkan kenaikan volume tabung gas melon. Penurunan itu dari 4,5% per 2019-2022 menjadi 3,2% di 2023.

Hal ini disampaikan Koordinator Pokja Subsidi Bahan Bakar Migas Direktorat Jendera Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Christina Meiwati saat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan dan pendistribusian elpiji 3 kg di subpenyalur, penyalur, dan stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (25/6).

"Kita berharap persentase kenaikan volume elpiji di tahun ini dapat kita kurangi lagi," ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Minggu (30/6). Uji coba pembelian tabung gas elpiji melon dengan menggunakan KTP sudah mulai sejak 1 Maret 2023. 

Baca juga : Beli Gas Elpiji 3 Kg Mulai Pakai KTP, ESDM: Pembelian Belum Dibatasi

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2023 yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis target penerima. Pelaksanaan tersebut dilakukan di lima kecamatan yang tersebar di empat kota yakni Batam, Tangerang, Mataram, dan Semarang.

Per 1 Juni 2024, PT Pertamina Patra Niaga resmi menerapkan ketentuan tersebut secara umum. Pembelian elpiji subsidi hanya bisa dilakukan bagi masyarakat yang sudah terdata atau menunjukkan KTP.

Dihubungi terpisah, Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menyampaikan saat ini pihaknya terus membuka pendaftaran pengguna elpiji 3 kg di pangkalan atau subpenyaluran. Pihaknya akan menunggu hingga akhir tahun untuk mengetahui pasti volume penyaluran elpiji subsidi berkurang atau tidak jika dibandingkan tahun lalu.

Hingga 16 Juni 2023 tercatat 43,1 juta masyarakat mendaftar pembelian elpiji 3 kg dengan KTP. Untuk realisasi penyaluran elpiji 3 kg sampai dengan Mei 2024 sebesar 3,37 juta metrik ton (MT). Kuota yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2024 adalah 8,03 juta MT. (Z-2)