Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengusulkan penambahan kuota dan alokasi anggaran untuk subsidi energi di tahun depan. Jika itu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, maka subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram, dan listrik akan mengalami kenaikan dari kuota dan alokasi di tahun ini.
Alokasi BBM bersubsidi, misalnya, diusulkan berkisar 18,84 juta kiloliter (KL) hingga 19,99 juta KL, terdiri dari 0,51 juta KL hingga 0,55 juta KL minyak tanah dan solar 18,33 juta KL hingga 19,44 juta KL. Itu lebih tinggi dari volume BBM subsidi tahun ini yang sebesar 19,58 juta KL
"Kami mengusulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025 sebesar 18,84 juta sampai dengan 19,99 juta KL," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (19/6).
Baca juga : Subsidi Listrik Tidak Tepat Sasaran, DPR Cecar Pemerintah
"Kenaikan cukup tinggi pada volume BBM subsidi dibanding outlook 2024 disebabkan oleh metode perhitungan regresi non linear untuk konsumsi BBM terhadap perekonomian PDB 2025 dan metode eskalasi, laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan data penyaluran BBM," lanjutnya.
Sementara itu volume subsidi gas LPG 3 Kg diusulkan mencapai 8,17 juta metrik ton. Jumlah itu lebih besar ketimbang prakiraan volume subsidi di 2024 di angka 8,12 juta metrik ton.
Kendati meningkat, Arifin menegaskan, pemberian subsidi gas LPG 3 Kg akan dilakukan dengan tetap menjalankan agenda reformasi subsidi. Reformasi tersebut ialah terkait dengan pendataan berbasis teknologi.
Baca juga : Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM, LPG, dan Listrik untuk Program Makan Gratis Jika Menang
Adapun target lifting minyak dan gas untuk tahun depan diusulkan berkisar 1,583-1,648 juta barel setara minyak per hari (boepd). Angka tersebut terdiri atas lifting minyak sebesar 580.000-601.000 barel per hari (bopd) dan lifting gas bumi sebesar 1,003-1,047 juta boepd.
Target lifting migas pada 2025 itu turun dibandingkan target 2024 yang dipatok sebesar 1,668 juta boepd. "Produksi minyak beberapa tahun terakhir terus menurun alamiah maupun unplanned shutdown di beberapa lapangan sehingga lost of production," tutur Arifin.
Sedangkan subsidi untuk listrik di 2025 diusulkan berkisar Rp83,02 triliun hingga Rp88,36 triliun. Nilai tersebut lebih besar ketimbang subsidi listrik tahun ini yang sebesar Rp73,24 triliun.
Usulan itu merujuk asumsi Indonesia Crude Price (ICP) senilai US$75 hingga US$85 per barel, kurs rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per dolar Amerika Serikat, dan inflasi 1,5% hingga 3,5%, sesuai KEM-PPKF yang ditetapkan 6 Mei 2024. Itu juga dengan mempertimbangkan tak ada penyesuaian tarif listrik pada golongan pelanggan subsidi.
"Kebijakan subsidi listrik 2025 yaitu tepat sasaran diberikan pada golongan yang berhak, untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, serta untuk mendorong transisi energi yang efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal dan lingkungan," pungkas Arifin. (Mir/Z-7)
Dua dari tiga korban merupakan pasangan suami istri berinisial HW, 54, dan NJ, 49.
Selain keberadaan bengkel, ketersediaan infrastruktur pengisian daya menjadi krusial.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terjadi pemadaman listrik bergilir di empat kabupaten di Provinsi Aceh pascabencana banjir bandang
PLN UP3 Pematangsiantar juga telah menyiagakan tim operasional yang akan bertugas secara terkoordinasi selama periode Nataru
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ariza Patria meluncurkan penyalaan listrik desa selama 24 jam bagi empat pulau terluar dan terdepan di Sulawesi Utara.
DI tengah meningkatnya kebutuhan energi, masih ada rumah yang menggunakan kapasitas daya yang tidak lagi sesuai.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved