Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Perevisian yang dilakukan dinilai mampu mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memberlakukan Permendag 8/2024 untuk merevisi Permendag 36/2023 untuk mengatasi kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan," ujar Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia Chandra Wahjudi melalui keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/5).
Kadin, kata dia, mengharapkan relaksasi perizinan persetujuan impor (PI) dan pertimbangan teknis (Pertek) untuk komoditas seperti baja dan lainnya dapat dipercepat. Sebab selama ini proses perizinan membutuhkan waktu yang panjang dan menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost economy).
Baca juga : Atasi Masalah Perizinan Impor, Pemerintah Sahkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024
Sejatinya, pengetatan barang impor yang diberlakukan dalam Permendag 36/2023 dinilai untuk mendukung posisi cadangan devisa.
"Tetapi perlu dipahami industri manufaktur kita masih banyak menggunakan bahan baku/penolong impor untuk mendukung produksi sehingga dampaknya produksi terhambat yang berujung pada menurunnya daya saing sehingga berpotensi kehilangan pasar," kata Chandra.
Dia melanjutkan, di tengah upaya meningkatkan kinerja ekspor dan menarik investasi, Kadin berharap adanya kebijakan yang ditelurkan pemerintah dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Itu bertujuan agar pengaturan yang diberlakukan bersifat holistik dan integral dan tak menimbulkan dampak yang tidak produktif. (Mir/Z-7)
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Fiktif positif diberlakukan sebagai terobosan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan perizinan.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Paguyuban UMKM Kabupaten Karimun merilis Buku Panduan Pelayanan dan Perizinan UMKM
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta secara resmi memberikan izin fasilitas Toko Bebas Bea (TBB) kepada PT YTS Segar Indo Makmur.
ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengkritisi penetapan dan sosialisasi pembatasan operasional truk sumbu 3 di jalur tol pada saat hari libur Maulid Nabi selama 3 hari
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) menyatakan komitmennya untuk memperkuat pasokan bahan baku bagi industri tekstil dan plastik dalam negeri.
Pelaku usaha mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mempermudah perizinan impor dengan menghapus kebijakan kuota.
Industri tekstil nasional tengah mengalami tekanan berat disebabkan massifnya impor produk jadi dari Tiongkok sehingga mengganggu daya saing industri.
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved