Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
|
INDONESIA menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam proses menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Terhitung Indonesia hanya membutuhkan waktu selama tujuh bulan hingga sampai ke tahap aksesi keanggotaan. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menggelar makan malam dengan perwakilan negara-negara anggota OECD di Jakarta, Rabu (28/2). Baca juga : Ini 3 Mesin Pendorong Ekonomi Nasional "Proses sampai dengan aksesi selama tujuh bulan dianggap salah satu yang tercepat dalam proses yang ada di OECD," kata dia. Airlangga menuturkan, 38 negara anggota OECD sejauh ini memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota anyar. Dukungan diberikan lantaran Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Keanggotaan Indonesia nantinya juga dinilai akan memberikan warna baru. Sebab, jika hal itu terealisasi, maka Indonesia akan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD. Baca juga : Menko Airlangga: Universitas Jadi Barometer Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Pencetak Generasi Unggul Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, Indonesia akan mendapatkan banyak manfaat setelah nantinya resmi menjadi anggota OECD. Sebab, organisasi itu memiliki standar regulasi dan kebijakan yang diakui oleh internasional. "Tentunya akan menjadi kemudahan bagi negara-negara tersebut melakukan investasi, melakukan perdagangan, karena mempunyai komitmen dan standard best practices yang sama," jelas Airlangga. Saat ini pemerintah Indonesia tengah menyiapkan peta jalan kebijakan dan regulasi untuk disesuaikan dengan standar OECD. Hal itu akan dibahas pada pertemuan tingkat menteri negara anggota OECD pada Mei 2024. "Kita akan persiapkan itu di tingkat Menteri yang akan dilakukan Mei tahun ini dan tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun," tutur Airlangga. (Z-8) |
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerima sejumlah investor institusional dan pelaku industri keuangan di Jakarta, Selasa (3/2).
Laju kencang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (3/2) dipicu oleh masuknya aliran dana asing ke pasar modal domestik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved