Indonesia Berpotensi Rugi Rp544 Triliun karena Perubahan Iklim

Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp544 triliun dalam rentang 2022 hingga 2024 akibat perubahan iklim. Pemerintah pun menempatkan isu tersebut sebagai fokus dan prioritas dalam pembangunan jangka menengah panjang ke depan.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam peluncuran Indonesia Economic Prospects (IEP) bertajuk Climate Action for Development oleh Bank Dunia, Jakarta, Rabu (13/12).

"Bila kita abaikan perubahan iklim dan tidak melakukan adaptasi, atau aksi iklim, kita akan mengalami kerugian ekonomi dan sosial, sekitar Rp544 triliun 2022-2024 nanti karena perubahan iklim," ujar Amalia.

Baca juga: Spanyol Catat Rekor Suhu Tertinggi Bulan Desember

Ia mengatakan pemerintah menempatkan aksi-aksi menghadapi perubahan iklim dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Aksi-aksi tersebut tak semata untuk menyelamatkan potensi kerugian ekonomi, melainkan juga kerugian sosial yang terjadi akibat perubahan iklim.

Aspek sosial juga mengalami kerugian yang cukup besar. Salah satu contohnya ialah kenaikan permukaan air laut berkisar 0,8 cm per tahun berdampak langsung pada aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah pesisir. Untuk itu, aksi untuk memitigasi di aspek sosial juga dijadikan prioritas.

Dalam RPJMN 2025-2045 yang sedang dibahas, pemerintah meletakkan strategi dan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Targetnya, pada 2045 emisi GRK dapat berkurang hingga 93,5%. Itu disesuaikan dengan ambisi nol emisi di 2060.

Baca juga: Alot, Pengambilan Keputusan COP28

"Jadi ini menunjukkan kepada semua pihak bahwa Indonesia berkomitmen melakukan aksi iklim 20 tahun ke depan," kata Amalia.

Agenda untuk menghadapi dan memitigasi pemburukan lebih lanjut dari perubahan iklim juga masuk ke dalam tujuan pencapaian pembangunan Indonesia. Sebab, Indonesia menginginkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada aspek keberlanjutan itu, upaya melawan dan memitigasi perubahan iklim dituangkan. Salah satu agenda besarnya ialah menumbuhkan ekonomi hijau di Tanah Air. Pemanfaatan energi bersih secara masif, pengembangan sektor keuangan terhadap program-program hijau didorong untuk dilakukan.

"Kami tidak lagi melihat bahwa ekonomi hijau akan menghambat perekonomian secara menyeluruh. Kami mengubah paradigma, justru ekonomi hijau ini dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi ekonomi Indonesia ke depan," jelas Amalia.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan, dunia usaha sepenuhnya mendukung upaya pencapaian pemerintah menerapkan dan mengembangkan ekonomi hijau. Namun pebisnis masih menunggu kejelasan bagaimana tujuan itu akan dicapai.

"Ketika pemerintah melakukan perencanaan, kami dunia usaha juga membahas hal ini, kita perlu memahami apa yang dikeluarkan pemerintah. Namun bagaimana swasta menanggapi hal tersebut kalau kami tidak dilibatkan?" kata Shinta.

"Kami seharusnya dilibatkan, karena kami adalah yang menjalankan aturan-aturan itu. Karena tidak ada gunanya juga ada perencanaan dibuat sedemikian rupa kalau swasta tidak bisa menjalankannya," lanjutnya.

Diketahui, Bank Dunia dalam laporan IEP bertajuk Climate Action for Development merekomendasikan Indonesia mempercepat transisi hijau dengan mengembangkan rencana untuk menyelesaikan reformasi subsidi bahan bakar dan memperluas penetapan harga karbon.

Hal tersebut dapat menyederhanakan atau menghapuskan langkah-langkah perdagangan non-tarif yang berlaku untuk barang-barang ramah lingkungan.

"Melalui serangkaian tindakan yang ditargetkan, Indonesia dapat meningkatkan pendorong produktivitas dan efisiensi, membantu mengurangi biaya jangka pendek dari pengurangan emisi dan adaptasi, sekaligus memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang," pungkasnya. (Mir)