Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
LADANG gas di lepas pantai Jalur Gaza dengan cadangan lebih dari satu triliun kaki kubik dapat menjadi sumber pendapatan masa depan bagi perekonomian Palestina.
Ada dugaan bahwa potensi gas menjadi penyebab perang antara Israel dan Hamas dan pemerintah Israel mengincar kendali atas blok laut Gaza. Namun, AS kini mengisyaratkan bahwa gas tersebut milik rakyat Palestina dan dapat dieksploitasi.
Namun, agar hal itu terwujud, perdamaian harus dipulihkan. Selama kunjungannya baru-baru ini ke Israel, penasihat keamanan energi Presiden Biden, Amos Hochstein, mengatakan bahwa ladang kelautan Gaza dapat membantu pertumbuhan ekonomi Palestina.
Baca juga: Sri Lanka Pangkas Suku Bunga Jelang Kesepakatan Utang Luar Negeri
Dalam wawancara dengan The National dilansir oilprice.com, Hochstein mencatat bahwa potensi bidang ini tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun, ia menambahkan, "Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah Palestina dan untuk memastikan ada sistem energi independen bagi Palestina."
Ladang laut Gaza ditemukan pada 2000 oleh British Gas yang menandatangani perjanjian eksplorasi selama 25 tahun dengan Otoritas Palestina pada 1999. Ini berdasarkan Perjanjian Oslo II yang memberikan yurisdiksi maritim kepada Palestina atas perairan yang membentang sejauh 20 mil dari pantai.
Baca juga: Anak-Anak Israel Nyanyikan Lagu Pemusnahan Semua Orang Gaza
Pemerintah Israel pada saat itu menandatangani pengeboran tersebut dan British Gas mengebor dua sumur menghasilkan sekitar 1,4 triliun kaki kubik gas. Namun, konflik, masalah ekonomi, dan perselisihan politik mengganggu eksplorasi pada tahun-tahun berikutnya.
Awal tahun ini, pemerintahan Netanyahu sebelumnya menyetujui pembaruan pekerjaan eksplorasi di ladang laut Gaza. "Dalam kerangka upaya yang ada antara Negara Israel, Mesir, dan Otoritas Palestina (PA), dengan penekanan pada pembangunan ekonomi Palestina dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan, telah diputuskan untuk mengembangkan ladang gas Laut Gaza di pantai Gaza," kata Kantor Perdana Menteri Israel dalam satu pernyataan pada Juni.
National bertanya kepada Hochstein terkait Israel akan mengizinkan warga Palestina untuk mengeksploitasi cadangan gas mereka. Pejabat tersebut menjawab, "Saya sangat yakin. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak melakukannya. Itu bukan milik mereka (Israel). Gas itu milik rakyat Palestina."
Dalam makalah yang diterbitkan pada 2019 oleh Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB menyatakan bahwa terdapat cadangan minyak dan gas yang besar di tanah dan perairan Palestina. Ditambah lagi, sebagian dari gas yang ditemukan di Mediterania timur mungkin merupakan milik Palestina.
Namun, surat kabar tersebut mengatakan, "Israel telah mulai mengeksploitasi (sumber daya) untuk keuntungannya sendiri. Padahal sumber daya ini dapat dianggap sebagai sumber daya bersama, karena minyak dan gas alam berada di daerah bersama."
Dalam konteks ini, komentar Hochstein mengenai bidang kelautan Gaza sangatlah penting. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa AS mengakui yurisdiksi Palestina setidaknya atas bidang ini, seperti Israel, yang menyetujui pengeboran di sana.
Pejabat AS juga mencatat bahwa perusahaan-perusahaan telah menyatakan minatnya dalam pengembangan Laut Gaza. Hal ini bukanlah suatu kejutan karena Mediterania Timur telah menjadi pusat minyak dan gas, khususnya gas.
Dua ladang gas raksasa di lepas pantai Israel--Tamar dan Leviathan--telah mengubah negara ini menjadi eksportir gas yang diincar oleh negara-negara Eropa yang haus gas sebagai pemasok potensial. Israel baru-baru ini memberikan enam izin eksplorasi kepada perusahaan, termasuk BP dan Eni. Semua izin tersebut ditujukan untuk eksplorasi gas lepas pantai.
"Perusahaan-perusahaan pemenang telah berkomitmen terhadap investasi yang belum pernah terjadi dalam eksplorasi gas alam selama tiga tahun ke depan. Ini diharapkan akan menghasilkan penemuan reservoir gas alam baru," kata Menteri Energi Israel, Israel Katz.
Dengan begitu besarnya minat terhadap wilayah tersebut, perusahaan-perusahaan mungkin memang siap untuk mengembangkan sumber daya gas Palestina. Syaratnya yang sangat penting ialah kapan perang akan berakhir? (Z-2)
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved