Angka Kemiskinan di Ogan Komering Ilir Menurun

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Ogan Komering Ilir mengalami penurunan dari 13,23% pada 2022 menjadi 13,15% di 2023. BPS juga mencatat tren penurunan kemiskinan di Ogan Komering Ilir terus konsisten dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Angka kemiskinan dari 15,75% pada 2017 menurun ke 13,23% di 2022 dan turun lagi 13,15% di 2023. "Ada tren konsistensi penurunan angka kemiskinan di Ogan Komering Ilir paling signifikan di 2022 sebesar 1,45%. Secara kumulatif penurunan yang terjadi mencapai 2,6% selama tujuh tahun terakhir," ungkap Kepala BPS OKI, Anugerah Hani, Rabu (25//10/2023).

Ia mengatakan atas capaian penurunan kemiskinan di 2023, secara peringkat untuk Kabupaten OKI kini tidak lagi termasuk lima kabupaten termiskin di Sumatra Selatan. Meski demikian, Hani memberikan catatan kepada Pemkab OKI terkait karakteristik kemiskinan di Ogan Komering Ilir. "Perlu diperhatikan angka partisipasi murni dan partisipasi kasar sekolah mengingat karakteristik penduduk miskin di Kabupaten OKI mayoritas berpendidikan SD ke bawah demikian dengan kepemilikan rumah layak huni," terang dia.

Baca juga: APBN Kembali Catatkan Surplus Rp67,7 Triliun, Menkeu: Trennya Cukup Baik

Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Asmar Wijaya mengatakan, penurunan kemiskinan secara konsisten di OKI merupakan bentuk komitmen pemerintah setempat. "Konsistensi penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun ini merupakan bentuk komitmen Pemkab OKI. Kami akan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kemiskinan dan tengkes dengan menggencarkan sejumlah program unggulan," terang dia.

Adapun beberapa program yang telah dilakukan Pemkab OKI untuk mengatasi kemiskinan meliputi upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Di antaranya, peningkatan akses lapangan pekerjaan seperti pelatihan keterampilan kerja serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

Baca juga: Dua Bulan Kebakaran Lahan di Desa Jungkal belum Kunjung Padam

"Ada program peningkatan kapasitas UMKM, akses pasar bagi UMKM, fasilitasi kemitraan UMKM, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, peningkatan sarana dan prasarana usaha, operasi pasar. Ini berpengaruh terhadap kemiskinan," terangnya. 

Kemudian, program pemenuhan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan SPAM, Pamsimas, IPLT, Ipal Komunal, Kotaku, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan infrastruktur dasar lingkungan. Ada juga bantuan kesehatan berupa Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun daerah seperti PKH, BPNT, BLT Desa. (Z-2)