Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan smart fisherie svillage (SFV) atau desa perikanan cerdas melalui intervensi teknologi, optimalisasi aset dan kolaborasi dengan mitra.
"Saat ini pengembangan SFV pada 10 desa dan 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) didorong untuk mendukung program prioritas ekonomi biru termasuk pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan Kampung Perikanan Budi daya," ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), KKP I Nyoman Radiarta seperti dilansir dari Antara, Rabu (27/9).
Nyoman memastikan bahwa intervensi teknologi di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, optimalisasi aset yang saat ini dimiliki serta kolaborasi dengan mitra kerja sama akan terus diperkuat sebagai upaya mengembangkan SFV.
Baca juga: Hari Martim, Momentum Kuatkan Tata Kelola Sumber Daya Maritim Indonesia
"Intervensi teknologi yang tepat guna untuk pengembangan SFV ini menjadi salah satu poin penting yang akan terus kita perkuat," ujarnya.
Nyoman juga menjelaskan bahwa selain pembangunan fisik, SFV juga akan fokus pada tatanan sosial dan kelembagaan sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Nyoman juga mengatakan, bisnis proses SFV juga tidak lepas dari kolaborasi fungsi antara pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta Inkubasi Bisnis/UMKM Modern yang berperan dalam menciptakan ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital.
Baca juga: Jokowi Ajak India Tanggulangi Kejahatan Maritim dan Dorong Ekonomi Biru
Melalui pendekatan ini diharapkan SFV dapat tumbuh sebagai penggerak perekonomian di desa. SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.
SFV juga berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, serta keberlanjutan yang diharapkan dapat memberikan pengungkit pembangunan desa ke depan.
Konsep ini mengubah desa perikanan dari kesan termarjinalkan menjadi lebih maju dan tertata dengan baik. Pengembangan SFV yang terus dilakukan oleh BPPSDM ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan kualitas kampung nelayan dan kampung pembudidaya. (Z-6)
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi baru untuk mempermudah layanan perizinan usaha di sektor perikanan.
DOSEN UGM mengomentari penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value di AS yang diimpor dari perusahaan Indonesia karena mengandung radioaktif.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
pemberdayaan desa melalui empat pilar pembangunan berkelanjutan, melibatkan generasi muda, komunitas lokal, dan program Desa Sejahtera
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Pemkab Bekasi mengeklaim telah melakukan pengawasan ketat, mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur SPPG.
Penghargaan tertinggi ini diberikan kepada desa-desa yang sukses menyajikan pengalaman autentik sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal.
Kapasitas pemerintah desa dalam mengelola anggaran masih jauh dari standar akuntabilitas yang dibutuhkan.
DIREKTORAT Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved