DPR Dorong Pemerintah Pastikan Distribusi Logistik Beras Lancar

ANGGOTA Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daniel Johan mendorong pemerintah bisa memastikan distribusi logistik persediaan beras dapat berjalan lancar. Sebab, itu merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan harga beras di pasar.

“Jangan sampai ada yang menimbun, menahan, tapi distribusi dari petani sampai ke pasar itu tidak terhambat. Bahkan, kalau bisa ada subsidi logistik untuk pengangkutan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (11/9).

Daniel mengatakan, sedianya Komisi IV DPR telah mewanti-wanti pemerintah ihwal potensi gejolak harga beras sedari awal 2023. Langkah-langkah antisipasi diperlukan untuk mencegah lonjakan harga beras guna menghindari ketidakmampuan masyarakat membeli komoditas tersebut.

Baca juga : DKI Jakarta Pastikan Pasokan Beras Aman Meski Ada Kenaikan Harga

Adapun salah satu antisipasi yang dilakukan pemerintah ialah menetapkan kuota impor beras sebesar 2 juta ton untuk 2023. Bulog ditunjuk untuk melakukan pengadaan beras tersebut. 

Sejauh ini, Bulog telah berhasil mengamankan sekitar 1,54 juta ton beras impor. Dus, masih tersisa sekitar 400 ribu ton untuk memenuhi penguasan tersebut.

Baca juga : Pemerintah Didorong Percepat Intervensi Terkait Harga Beras

Lantaran harga beras kadung melonjak, pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) atau operasi pasar menjadi opsi yang paling memungkinkan. Daniel menilai, tak ada opsi lain yang lebih baik ketimbang mengguyur beras kepada masyarakat dengan harga murah.

“Operasi pasar ini sebenarnya bukan untuk menekan harga, tapi lebih kepada membantu masyarakat yang tidak mampu agar bisa membeli beras di bawah dari harga pasar yang tinggi. Bisa untuk menekan, tapi apakah Bulog sanggup untuk melakukan operasi pasar hingga 1 juta ton atu 500 ribu ton? Itu sangat berat,” jelas Daniel.

Naiknya harga beras disebabkan oleh berakhirnya masa panen, menyebabkan produksi berkurang di musim gadu dan terimbas El Nino. Sebetulnya, kata Daniel, kesusahan juga dirasakan oleh para petani beras. Sebab, mereka yang mengalami gagal panen mengalami kerugian.

Karenanya, pemerintah juga didorong untuk membantu petani yang mengalami gagal panen tersebut. Tujuannya, saat masuk masa tanam nanti para petani dapat berproduksi dan turut andil dalam produksi beras nasional.

“Dia tidak punya modal dan kalau tidak dibantu, pada musim berikut mereka bisa tidak menanam. Dengan kondisi rugi itu petani harus dibantu. Sehingga harus ada program insentif petani. Buatkan program agar petani bisa mendapatkan bibit, pupuk, pestisida dengan harga murah dan itu harus di-support pemerintah,” pungkas Daniel. (Z-5)