Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AIRMAS Group tengah menggalakkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui belanja pemerintah dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Hal ini dilakukan perusahaan melalui partisipasinya dalam acara Indonesia Catalog Expo dan Forum (ICEF) 2023 yang dilaksanakan pada 3-5 Agustus 2023 di Jiexpo Kemayoran.
PT Air Mas Perkasa sebagai salah satu dari penyedia barang/jasa di e-katalog berkesempatan untuk dapat mempresentasikan produk yang dijual. Hal ini tentunya sangat menarik perhatian bagi para peserta dan pejabat yang hadir.
Baca juga: Airmas Sosialisasikan Solusi Teknologi Berbasis TKDN di Sumatera Selatan
Salah satunya adalah Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI. Hadir pula Ketua Umum Kadin Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid yang berkunjung ke booth Airmas dan Cobasstore untuk mencoba langsung produk IT terkini, perkakas, dan produk TKDN lainnya.
Tak hanya pamer produk, beragam gimmick dihadirkan, seperti game yang dapat membawa pulang hadiah seperti powerbank, mouse, earphone, handphone, laptop dan LED TV.
Baca juga: 15 Tahun Airmas Tawarkan Solusi Teknologi Terkini
“Lewat pameran, kami bisa memberikan update secara langsung produk TKDN. Di sini juga banyak principle atau vendor produk yang hadir, membuka peluang untuk kami dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan para PP/PPK dan peserta lain non pemerintahan, contohnya di luar dari produk IT,” papar Basuki Surodjo selaku Founder Airmas Group dalam keterangan resmi yang diterima.
Di sisi lain, fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan belanja PDN dan mendukung produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi). Tujuan besarnya adalah memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Basuki juga bercerita bagaimana proses sejak menjadi penyedia kecil yaitu ATK dengan omzet Rp200 juta pada tahun 2008 menggunakan tender manual. Kemudian perusahaan miliknya menjadi penyedia produk IT dengan proses yang cukup panjang di ekatalog, lalu mengalami kenaikan omset Rp500 miliar pada tahun 2016.
Terus berkembang hingga mendapatkan omzet Rp1,8 triliyun pada tahun 2019 dan akhirnya Airmas menjadi penyedia IT terbesar dan terpercaya kualitasnya.
“Sejalan dengan arahan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, para pelaku usaha nasional yang menghasilkan produk dan layanan berkualitas dan kompetitif diimbau untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis mereka dengan memanfaatkan iklim belanja yang kondusif di lingkungan instansi pemerintah, Lembaga, BUMN/BUMD menggunakan APBN dan APBD,” lanjutnya.
Airmas yakin, dengan ikut serta dalam kegiatan ini dapat membangkitkan kembali industri pengadaan barang/jasa yang sempat mati suri.
Salah satu dari komitmen yang diberikan adalah dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan purna jual yang tinggi, produk dengan kualitas terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dalam membangun negeri ini. Adapun beberapa produk yang ditampilkan dalam kegiatan kemarin adalah Layar interaktif panel, laptop TKDN, Speaker interaktif, Swipper mesin pembersih jalan, tinta berbahan gambir, hingga printer. (Z-10)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
"Masyarakat lebih memilih produk dari Tiongkok yang lebih murah, dibandingkan produk lokal. Terlebih kemarin ada info masuknya produk impor dari Tiongkok secara ilegal."
SANTRIĀ sebagai generasi bangsa menjadi tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui memperkuat produk asli milik Indonesia.
Realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) masih rendah. Per Senin, 16 September 2024, jumlahnya baru Rp483 triliun atau setara dengan 41,7%.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus berupaya agar produk alat kesehatan Tanah Air bisa memenuhi pasar di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan sejalan dengan amanat UU 17/2023.
Fatwa ini semakin memperkuat kedudukan fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPKĀ membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Sleman terus menunjukkan komitmen dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa serta penguatan ekonomi lokal
Erma menilai bawa Perpres tersebut juga mereplikasi pendekatan formalistik, hanya pendekatan formalistik tanpa menemukan akar persoalan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved