Pengamat: Tidak Pernah Ada Solusi dari Pemerintah untuk Atasi Kelangkaan LPG

PENGAMAT Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya mengatasi kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu hanya sekedar pernyataan biasa saja.

Menurutnya, pernyataan seperti itu selalu diucapkan oleh pemerintah ketika terjadi kelangkaan gas seperti saat ini. Namun, cara untuk mengatasi kelangkaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

"Saya kira ucapan yang dikatakan oleh Jokowi ini tepat. Namun, pernyataan itu hanya pertanyaan biasa saja karena tidak ada perubahan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg ini," kata Fahmi kepada Media Indonesia, Senin (24/7).

Baca juga: Elpiji 3 Kg Langka, Jokowi Tegaskan Gas Bersubsidi Hanya untuk Warga Kurang Mampu

Ia mengatakan, kelangkaan gas LPG 3 kg ini sudah terjadi berulang kali, bahkan setiap kelangkaan itu terjadi pasti harga gas LPG 3 kg akan mengalami kenaikan dan rakyat kurang mampu yang akan menjadi korbannya.

"Permasalahan ini selalu berulang, tapi tidak pernah ada cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasinya. Hampir tidak pernah ada," ujarnya.

Menurut Fahmy, kelangkaan itu bisa terjadi dikarenakan distribusi yang digunakan oleh PT Pertamina selama ini adalah distribusi terbuka dan bukan distribusi tertutup. Sehingga, dengan distribusi terbuka tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun untuk membeli gas LPG 3 kg tanpa ada sanksi.

Baca juga: Harga Gas Elpiji 3 Kg di Morowali Tembus Rp90 Ribu

Kemudian, lanjut Fahmy, kelangkaan tersebut juga dapat disebabkan oleh adanya migrasi dari pengguna gas LPG 12 kg non subsidi ke gas LPG 3 kg yang bersubsidi.

"Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan itu selalu terjadi, dan hingga saat ini tidak pernah ada solusinya," ucapnya.

Ubah Sistem Distribusi

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah harus segera merubah sistem distribusi terbuka tersebut menjadi sistem distribusi tertutup.

Selain itu, Fahmy juga menyarankan agar masyarakat yang kurang mampu tersebut diberikan kartu yang terdapat barcode untuk memudahkan masyarakat kurang mampu dalam membeli dan mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga subsidi.

"Saya kira dengan cara itu akan mengatasi kelangkaan dan subsidi akan lebih tepat sasaran," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg, terutama yang bersubdisi, diperuntukkan hanya bagi masyarakat kurang mampu. Oleh sebab itu, presiden meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengatasi kelangkaan gas yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

"LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," tegas presiden seusai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Senin (24/7).

PT Pertamina, perusahaan yang mengelola gas negara, terang presiden, berada di bawah tanggung jawab menteri BUMN. Karenanya, dia meminta Erick Thohir untuk menjelaskan alasan kelangkaan gas.

(Z-9)