Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Ketua Komisi VI Martin Manurung mendorong rapat gabungan antarkementerian atau lembaga terkait. Rapat tersebut untuk membahas Project S TikTok yang santer disebut merugikan UMKM nasional.
Rapat gabungan dapat dilakukan kementerian terkait. Seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Kementerian Kominfo.
Baca juga:Antisipasi Project S TikTok Shop, Menteri Teten Minta Revisi Permendag 50 Dipercepat
"Kalau perlu mungkin nanti ada rapat gabungan. Karena kan ada keluhan dari perlindungan data pribadi dari pengguna TikTok (terkait Project S)," ujar Martin lewat keterangan yang diterima, Rabu (12/7)
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, dibutuhkan kesamaan visi dari kementerian dan lembaga terkait mengenai permasalahan ini. Hal tersebut dibutuhkan untuk perlindungan terhadap UMKM.
Baca juga: TikTok Uji Coba Fitur Belanja Trendy Beat
"Ada satu kesepakatan antara Menteri perdagangan, kemenkopukm, karena terkait dengan TikTok tentu ada peran dari Kemenkominfo," ujar Martin.
Dia menyinggung keresahan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang meminta TikTok tak berbohong soal perdagangan lintas batas. Menurut Martin, permintaan itu berdasar.
Apalagi, kata Martin, tujuan Project S yakni memaksimalkan infiltrasi barang murah asal Tiongkok masuk ke negara yang dituju. Jika hal itu sampai terjadi di Indonesia, maka banyak UMKM bakal gulung tikar.
"Bagaimana mau berkembang UMKM kita? Jadi memang harus ada pembatasan di situ," ujar dia.
Martin menegaskan pemerintah tak perlu menunggu DPR untuk merampungkan persoalan ini. Apalagi legislatif masuk masa reses.
Menurut dia, regulasi yang bersifat mendesak dapat dieksekusi segera. Sebab, aturan terkait dapat dibidani oleh kementerian-kementerian yang mengurus hal itu.
"Manajemen TikTok harus dipanggil kalau menurut saya. Kita akan menunggu Langkah-Langkah pemerintah selama masa reses, kalau tidak maksimal ya kita pasti akan panggil," ujar Martin.
Sebelumnya, Menteri Teten mengatakan terdapat bisnis lintas batas atau cross border di TikTok Shop Indonesia melalui project S. Proyek TikTok Shop pertama kali mencuat di Inggris.
"Sekarang mereka klaim produk yang dijual bukan produk luar. Kata siapa, ketika saya mau bikin kebijakan subsidi untuk UMKM di online waktu covid-19, semua pelaku e-commerce tidak bisa memisahkan mana produk UMKM mana produk impor," ujar Teten.
Menurut dia, TikTok harusnya transparan membeberkan produk. Termasuk, rencana bisnis menyangkut penjualan di Indonesia. Jangan sampai hanya berembel UMKM namun tak jelas usaha kecil dari mana.
"Yang mereka bisa pastikan adalah yang jualan di online adalah UMKM dan mereka tidak bisa pastikan produknya ini. Jadi jangan bohongi saya," kata Teten.
Teten menuturkan, pemerintah melihat fenomena project S TikTok Shop di Inggris akan merugikan pelaku UMKM jika masuk ke Indonesia. Project S TikTok Shop dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di Tiongkok. (Ant/H-3)
BRI sepanjang Januari - Mei 2025, menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
Selain mendorong kebugaran dan kebiasaan olahraga masyarakat, sektor ekonomi juga dipastikan bergerak.
Jambore Koperasi dan UMKM Expo BMC 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
INDRAMAYU tak hanya terkenal dengan kelezatan mangganya, tapi kini juga menjadi saksi tumbuhnya semangat wirausaha baru di kalangan ibu-ibu rumah tangga.
Sosialisasi ini bertujuan memberikan wawasan mengenai pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko dalam menjalankan usaha, terutama di sektor kuliner.
Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus berupaya memberikan program-program unggulan kepada wirausahawan sebagai bentuk dukungan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja.
Pengembangan kapasitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penurunan jumlah koperasi karena Kemenkop UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved