Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memberikan manfaat. Itu terlihat dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia.
Ketua Umum Hipmi Akbar Himawan Buchari menganggap, yang dilakukan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) terkait kebijakan Indonesia tidak pas. Selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.
"Lihat saja ketika hilirasi diterapkan. Realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," ujar Akbar dikutip dari keterangannya, Minggu (2/7)
Berdasarkan data yang ia terima, realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp61,6 triliun. Namun, ketika pemerintah terus menggalakkan hilirisasi, realisasi investasinya tembus Rp171,2 triliun di 2022.
Baca juga: Hilirisasi Jalan bagi Indonesia Menuju Negara Maju
Akbar mengatakan, dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan pun otomatis terbuka, khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar. Menukil data Kementerian Investasi, terjadi pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor tersebut, sebesar 26,9% selama 4 tahun terakhir. Begitu pula dengan neraca dagang Indonesia.
Pada 2019 defisit US$3,6 miliar dan setelah kebijakan hilirisasi digalakkan, neraca dagang menjadi surplus US$54,5 miliar. "Artinya, kebijakan hilirisasi yang dilakukan Presiden Jokowi benar-benar bermanfaat bagi perekonomian kita. Terlihat jelas peningkatannya, sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan," terang Akbar.
Sebab itu ia mendukung, dan meminta kepada pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang diberikan IMF. Sebagai suatu negara, Indonesia berhak memutuskan aturan main untuk mengelola sumber daya alamnya, termasuk nikel.
Baca juga: Bahlil Tuding IMF Pasang Standar Ganda soal Larangan Hilirisasi RI
"Indonesia tidak bisa didikte. Apalagi soal urusan kebijakan yang tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," tegas Akbar.
Diketahui IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
Atas alasan itu, IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel. Bahkan tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya. (Z-6)
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier menyoroti pencapaian IA-CEPA dalam memperkuat hubungan antara Australia dan Indonesia.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
SULIT menjadi Indonesia. Bukan lantaran tak punya sumber daya, melainkan karena harapan selalu membuncah melebihi kapasitas institusi yang mengelola.
Kedua sistem ini, QRIS dan Project Nexus, sejatinya bersifat komplementer, bukan saling menggantikan.
Kenaikan harga minyak akan berdampak langsung terhadap situasi ekonomi domestik Indonesia.
PEMERINTAH optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai target dengan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik di tengah kegaduhan perekonomian global.
Salah satu faktor utama pelambatan ekonomi dunia ialah kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.
Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas tajam proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tahun 2025 menjadi 1,8%, turun drastis dari prediksi sebelumnya 2,7%.
Secara keseluruhan di tingkat global, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,3% (yoy) pada 2025.
Erfan juga kerap menyoroti keresahan dirinya melihat tingginya kasus penderita kanker serviks yang berbanding lurus dengan angka kematian akibat menyebarnya virus HPV ini.
IMF mengumumkan bahwa misinya akan mengadakan pembicaraan dengan otoritas Rusia pada 16 September.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved