WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menetapkan usulan target produksi minyak dan gas bumi siap jual atau lifting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Untuk asumsi target lifting minyak bumi diputuskan di kisaran 615-640 ribu barel per hari (barrel oil per day/bopd). Sedangkan, untuk lifting gas bumi yaitu angkanya 1.030 sampai 1.036 ribu barrel oil equivalent per day (boepd).
"Pemerintah satu sisi terkait minyak ini kita realistis (angkanya), namun khusus untuk gas kita bisa relatif optimis karena produksi gas di lapangan cukup bagus," kata Maman saat memimpin rapat kerja (raker) Komisi VII dengan Menteri ESDM di Kompleks Senayan, Senin (5/6).
Baca juga : IHRS 2023 Sajikan Masa Depan Lanskap Dunia Kerja
Dalam penetapan usulan lifting minyak bumi terjadi perdebatan yang hangat antara anggota Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sebelum diputuskan dalam raker tersebut, Menteri ESDM mengusulkan besaran target lifting minyak bumi 597-625 bopd.
Namun angka tersebut dianggap Maman dan anggota Komisi VII lainnya lebih rendah dari kesepakatan rapat internal Komisi VII dengan kisaran 630-660 bopd.
Baca juga : Asmeti Dukung Target Produksi Migas Nasional
"Dari Komisi VII ada spirit optimisme dan mendorong mengoptimalkan produksi lifting migas. Dengan meningkatnya produksi nasional kita akan berbanding lurus juga terhadap peningkatan pendapatan negara kita," ucap Maman.
Komisi VII menyetujui penetapan usulan ongkos pengangkatan minyak dan gas bumi atau cost recovery di 2024 sebesar US$8-8,25 miliar. Angka ini lebih tinggi dibanding realisasi di 2022 sebesar US$7,85 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mengkritisi usulan Kementerian ESDM yang tidak memasang target lifting minyak bumi yang tinggi, padahal usulan cost recovery naik.
"Pemerintah sebenarnya serius enggak sih? Ini menjadi kontraproduktif, dengan cost recovery naik, tapi (target) liftingnya turun. Kan aneh," ucapnya.
Adapun asumsi lifting minyak bumi di 2023 sebesar 660 ribu barel per hari, menurun dari asumsi 2022 yang 703.000 barel per hari.
Mulyanto mengatakan pemerintah jangan memaksakan target produksi minyak satu juta barel per hari di 2030, jika target lifting minyak yang dipatok tidak naik dari tahun ke tahun.
"Pemerintah selalu mengatakan (kejar) satu juta barel terus. Kita hilangkan saja ini, kontraproduktif seperti ini. Harus serius kalau punya niat itu, tolong dijalankan bertahap," tukas Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Kendala
Menteri ESDM menjelaskan penurunan tren lifting minyak disebabkan kendala pengeboran minyak di sumur lapangan wilayah kerja (WK). Padahal, pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk menggenjot pengeboran.
"Hasilnya masih belum kita harapkan karena sumur-sumur yang ada ini sumur tua. Jadi memang ada penurunan tren lifting minyak," ucapnya.
Pemerintah, kata Arifin, berharap dengan blok-blok migas yang ada seperti di Blok Cepu yang berada di antara Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan Bojonegoro, Jawa Timur dapat meningkatkn produksi migas nasional. Selain itu ada rencana pelelangan lima WK baru.
"Yang di cepu ini masih ada potensi pengeboran di tahun ini dan tahun depan dengan tambahan dari infill dan klastik sebesar 4 juta barel dan pelelangan. Kalau gas memang ada potensinya lebih besar, kita lebih optimistis," pungkasnya.
Ditambahkan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nanang Abdul Manaf salah satu permasalahan yang ditemukan permasalahan kebocoran pipa di sumur Blok Rokan, Riau.
"Rokan itu potensinya besar, tapi masalahnya ada di kebocoran pipa. Ini barang kali perlu ada perbaikan karena sebagian fasilitas bermasalah," sebutnya. (Z-5)
