Baru 114 Pembeli Lolos Verifikasi Insentif Motor Listrik

DIREKTUR Komersial PT Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menyampaikan pembeli motor listrik yang lolos verifikasi insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) baru mencapai 114 orang.

Jumlah tersebut masih jauh dari target 200 ribu unit motor listrik baru yang mendapat potongan harga pembelian sebesar Rp7 juta per unit dari pemerintah.

"Ada 114 pembeli yang sudah disetujui ikut program bantuan ini," ucapnya di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (17/5).

Baca juga: Kebijakan Kendaraan Listrik: Ke Mana (Seharusnya) Kita Berpihak?

Saifuddin menjelaskan dari 114, baru dua pembeli yang baru mendapatkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk motor listrik dan menerima insentif Rp7 juta.

Ia menerangkan kendala utama seretnya penyaluran insentif motor listrik disebabkan masalah teknis di Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) yang diluncurkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Baca juga: 80 Persen Peminat Insentif Motor Listrik Adalah Karyawan Swasta

Sistem tersebut ternyata baru bisa diterapkan secara secara optimal pada, Rabu (10/5) lalu. Padahal pemberian insentif motor listrik sudah diumumkan sejak Maret 2023.

Saifuddin menambahkan masalah lainnya ialah berbagai proses tahapan verifikasi yang harus dilalui oleh produsen motor listrik, dealer hingga penerima insentif tersebut.

PT Surveyor Indonesia sebagai lembaga verifikasi insentif motor listrik telah menerima 10 pabrikan yang memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% dan 226 dealer yang menjual motor listrik dengan bantuan pemerintah.

"Sekarang ini baru ada 226 dealer. Masih ada 100 lagi yang masih proses persetujuan. Dealer ini diajukan pabrikan. Syaratnya itu dealernya harus verifikasi dulu," jelasnya.

Saat ini kriteria penerima program insentif motor listrik ialah konsumen harus membuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 volt ampere (VA). Ini berdasarkan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua. (Ins/Z-7)