Apniper for Sustainability Mengusulkan 3 Solusi demi Keberlanjutan Industri Hilirisasi Nikel.

INDONESIA dikaruniai anugerah karena memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yakni 52% dari total cadangan nikel dunia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya agar sumber daya alam tersebut terkelola dengan baik.

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Nikel Perjuangan (Apniper)
Achyar Al Rasyid merespon perkembangan industri nikel di Indonesia. Ia
mengatakan sejak diberlakukan pelarangan ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020, terjadi butterfly effect yang positif terhadap sirkulasi
hilirisasi hikel.

Termasuk penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak, dan keberlangsungan
investasi. "Namun turunnya permintaan stainless steel global menjadi
tantangan baru ketika suplai lebih banyak daripada permintaan," ujarnya, Kamis (11/5).

Ia melihat melimpahnya cadangan ore nikel tidak diikuti dengan penyerapan daya beli smelter pemurnian nikel. Mengingat banyak smelter di Indonesia menggunakan teknologi Rotary Kiln electric Furnacae (RKEF) untuk mengolah ore nikel kadar tinggi (saprolite).

Penurunan permintaan stainless steel global mempengaruhi daya beli
smelter terhadap ore nickel  dimana ber-efek juga kepada para penambang. Beberapa smelter memilih untuk mengurangi pembelian ore nickel demi menjaga stabilitas cashflow.

"Hal ini memerlukan langkah-langkah terobosan yang dilakukan untuk
menjaga keberlanjutan saat ini, karena  pengurangan penyerapan ore
nickel oleh smelter nickel menyebabkan para pelaku usaha tambang juga
mengalami penurunan dan kesulitan produksi," ungkap Achyar.

Biaya produksi

 

Solusi pertama yang ditawarkan ialah perlu ada langkah untuk bisa menurunkan ongkos produksi smelter nickel. Biaya produksi smelter nickel terbesar itu ada pada energi, yaitu batu bara.

Harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) sebagai salah satu kandungan di dalam stainless steel. Batu bara digunakan untuk memanaskan tungku pembakaran ore nickel.

"Ketersediaan batu bara nasional dan harga yang kompetitif sangat krusial untuk menjaga keberlanjutan industri nikel Tanah Air," ujarnya.

Pasca penetapan (domestic market obligation) DMO 25%, ditetapkan harga
jual batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik demi Kepentingan Umum
sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton Free
On Board (FOB) Vessel, sementara untuk harga industri lainnya tidak
mengalami “spesialisasi�. Hal ini yang memengaruhi harga pokok produksi Nickel Pig Iron (NPI) meningkat.

Namun apabila terdapat penyetaraan harga antara untuk tenaga listrik dan industri pemurnian nikel (smelter), merupakan solusi untuk menekan harga pokok produksi. "Solusi yang pertama adalah, pemerintah perlu
memberlakukan harga jual batubara untuk Smelter Nickel dalam negeri
dengan harga yang sama untuk Penyediaan Temaga Listrik, yaitu sebesar 70 USD per metrik ton FOB Vessel," ujar Kandidat Ph.D pada Tianjin University, Tiongkok, itu.

Keberlanjutan

Achyar menambahkan jika harga patokan mineral yang diturunkan
untuk menjaga stablitas cashflow industri pemurnian nickel (smelter)
tentu saja yang akan babak belur adalah para penambang karena ore yang
dihasilkan penambang dibeli murah oleh smelter.

"Mengingat semangat sustainabilitas adalah bagaimana menawarkan win win solution kepada semua pihak yang terlibat di lingkaran industri nikel Tanah Air," katanya.

Solusi kedua, APNIPER For Sustainability berpandangan bahwa Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 2.E/MB.04/MEM.B/2023 Tentang Kewajiban Pelaksanaan Transaksi Penjualan dan Pembelian Bijih Nikel Dalam Basis Free On Board (FOB) perlu dijalankan secara konsisten.

Surat edaran ini telah menetapkan bahwa sistem pelaksanaan harga patokan mineral (HPM) adalah berbasis Free On Board (FOB), yang menentukan bahwa tanggung jawab dan risiko pengiriman barang ditanggung oleh penjual sampai barang tersebut diterima oleh kapal pengangkut di pelabuhan pengapalan belum terlaksana sepenuhnya

"Pemerintah harus memastikan betul betul sistem FOB berjalan, agar ada
kepastian bagi para pelaku usaha pertambangan dalam melakukan jual beli
ore nikel," tegas Achyar.

Kemudian masalah yang ketiga adalah  shipping cost yang tinggi dalam proses distribusi ore nickel yang terjadi karena biaya sewa kapal tongkang yang naik pasca kenaikan harga minyak dunia pada bulan oktober 2022 lalu menjadi rata-rata ICP bulan Oktober 2022 mencapai US$89,10 per barel, naik sebesar US$3,03 per barel dari US$86,07 per barel pada bulan September 2022. Sementara pada Februari 2023 ditetapkan rata-rata ICP sebesar USD79,48 per barel.

"Artinya minyak dunia mengalami penurunan tetapi gawatnya adalah
shipping cost tetap tidak mengalami penyesuaian. Tetap tinggi. Apniper for Sustainability mengimbau dan menyerukan kepada para pelaku usaha
shipping untuk mau menyesuaikan harga ini. Setiap pihak perlu berkontribusi agar keberlanjutan ekosistem hilirisasi industri ini dapat terjaga," tambah Achyar.

Sewa kapal

 

Poin ini harusnya menjadi concern para pemangku kepentingan dan pemerintah untuk mengatur melaui regulasi terkait biaya sewa kapal tongkang, guna menjaga sustainabilitas industri nikel tanah air. Oleh karena itu, maka Apniper for sustainability hadir bersama-sama dengan asosiasi industri dan profesi di sektor minerba lainnya untuk memperjuangkan kemajuan industri pertambangan dengan menitikberatkan aspek keberlanjutan.

Apniper mendorong kekhawatiran terhadap keterbatasan cadangan nikel
menjadi sebuah gerakan atau kepedulian bersama. Nilai tambah nasional yang semakin berkembang merupakan indikator keberhasilan pengelolaan dan pemanfaatan nikel.

Namun apa yang diikhtiarkan oleh semua pihak belum cukup, selalu
terdapat tantangan dalam proses perjalanannya. Oleh karena itu dirasa
perlu agar pemanfaatan dan pengolahan nikel dapat menjadi perhatian, agar semua pihak dan pemangku kebijakan sinergis dalam hilirisasi nikel.

"Menjadikan karunia ini menjadi national competency agar bangsa Indonesia berdaulat untuk menjadi bangsa yang besar. Indonesia adalah bangsa pemenang," tandas Achyar. (N-2)