Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGEMBANGAN Pulau Rempang dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Sebab nantinya pulau tersebut akan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi dengan KPBPB Batam.
Pengembangan Pulau Rempang dilakukan pemerintah melalui kerja sama BP Batam dengan PT Makmur Elok Graha (MEG). Nilai investasi dalam kerja sama itu ditaksir mencapai Rp318 triliun hingga 2080.
"Integrasi kawasan ekonomi semakin diperlukan. Diharapkan kita bisa memberikan daya saing tinggi di kawasan tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran program Pengembangan Kawasan Rempang KPBPB Batam di kantornya, Jakarta, Rabu (12/4).
Baca juga : Sertifikasi Industri Hijau Tingkatkan Daya Saing Industri
Rencana pengembangan Pulau Rempang sedianya telah diupayakan sejak 2004 silam dan baru bisa dilakukan sekarang setelah pemerintah menerbitkan hak pengelolaan atas tanah Pulau Rempang kepada BP Batam. Pengembangan Pulau Rempang dikonsepkan sebagai Eco-City yang mendukung KPBPB Batam.
"Ini adalah hal yang sudah kita nanti dan sudah berjalan 18 tahun. Ini merupakan perjalanan yang sangat panjang dan diharapkan ini bisa merubah cakrawala di sekitar Singapura dan Batam," tutur Airlangga.
Baca juga : Memacu Daya Saing, Memenangkan Kompetisi Global
Program Pengembangan Kawasan Rempang merupakan bagian dari Rencana Induk Pengembangan KPB PB Batam, Bintan, dan Karimun yang diharapkan dapat segera ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
Di kesempatan yang sama, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan, luas wilayah yang menjadi obyek kerja sama dengan PT MEG di Pulau Rempang mencapai 17 ribu hektare dengan masa perjanjian selama 80 tahun.
Cakupan investasi di kawasan tersebut ialah industri menengah, industri manufaktur dan logistik, kawasan pariwisata terintegrasi, serta kawasan perumahan, dan perdagangan jasa terintegrasi. Diproyeksikan populasi yang tinggal dan bekerja di kawasan itu akan mencapai 306 ribu orang.
"Untuk tahap 1 sampai dengan tahun 2040, nilai investasi sebesar lebih kurang Rp29 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 186 ribu orang yang akan mengembangkan kegiatan industri manufaktur dan logistik, pariwisata, MICE, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa," jelas Rudi.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyebutkan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi Kepulauan yang memang posisinya sangat strategis karena berada di salah satu dari empat titik sempit perdagangan dunia.
"Provinsi Kepri berhampiran langsung dengan Selat Malaka yang menurut catatan kami tahun 2022 lalu lebih dari 86.000 kapal besar dan kecil berlalu lintas di Selat Malaka dan menuju Alur Laut kepulauan Indonesia 1, yaitu Laut Natuna Utara," jelasnya.
Ansar berharap pengembangan Pulau Rempang dalam KPBPB Batam dapat mendongkrak perekonomian di Provinsi Kepri. Pasalnya, Batam menjadi salah satu wilayah yang berkontribusi besar bagi perekonomian provinsi. (Z-5)
Wisudawan ini juga dibekali dengan pendalaman berupa integritas, kepedulian, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi dunia profesional.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sertifikasi yang merupakan syarat fundamental guna memasuki pasar kerja global, akan dimaksimalkan supaya bisa dilakukan di dalam negeri.
AI telah berevolusi dari teknologi pendukung menjadi fondasi strategis dalam membangun daya saing brand.
Survei ini juga menunjukkan lebih dari 80% pelaku UMKM menilai layanan pengiriman on-demand dengan harga terjangkau berperan penting dalam menjaga efisiensi dan daya saing bisnis.
Dosen perguruan tinggi perlu memiliki kemampuan daya saing global agar mampu meningkatkan kualitas perguruan tinggi serta berkompetisi dalam skala internasional.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved