Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Bank Indonesia (BI) memastikan tidak akan menaikkan, ataupun menurunkan biaya layanan BI Fast. BI Fast didesain sebagai inovasi transaksi pembayaran cepat, mudah, murah dan aman sebagai solusi menjawab kebutuhan perbankan masyarakat.
"BI Fast untuk sementara ini harganya sudah optimal, belum ada keperluan untuk review. Biaya Rp 2.500 sudah murah," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI, Kamis (16/3).
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan biaya Rp 2.500 per transaksi merupakan hasil kajian mempertimbangkan kesimbangannya baik antara industri dan masyarakat.
Baca juga : BI: Kartu Kredit Pemerintah Pakai GPN, bukan Visa dan Mastercard
Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung mengatakan di sisi lain, BI akan menambah jumlah peserta BI Fast sebanyak 16 peserta, baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan.
"Tanggal 20 nanti ada 16 peserta baru terdiri atas 14 bank dan 2 lembaga non bank. Tujuannya untuk memperluas peserta sehingga semua bisa gunakan BI Fast," kata Juda.
Baca juga : Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan di Angka 5,75%
Saat ini, BI Fast baru bisa dilakukan untuk transfer kredit. Ke depan BI merancang agar BI Fast menambah sejumlah layanan, seperti direct debit, transfer secara built credit, dan request for payment.
"Sehingga dengan tambahan layanan ini, korporasi, konsumer, dan ritel diharapkan akan semakin banyak menggunakan BI Fast," kata Juda. (Z-8)
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di Gedung Bank Indonesia (BI). Salah satunya yakni Ruang Kerja Gubernur BI
Teranyar, KPK menggeledah Gedung BI pada Senin (16/12) malam. Penggeledahan dipastikan cuma untuk menyelesaikan berkas perkara.
KPK telah menggeledah Gedung BI pada Senin (16/12), malam. Ruang kerja Gubernur BI Perry Warjiyo turut diacak-acak penyidik dalam upaya paksa itu.
Pemetaan juga dilakukan dengan tambahan keterangan dari saksi yang diperiksa. Tessa enggan memerinci pihak-pihak yang bakal dipanggil penyidik.
Tessa mengatakan, juga belum melakukan upaya paksa lainnya pascapenggeledahan di Gedung BI pada Senin (16/12), malam.
Ismail memastikan penggeledahan itu tidak memengaruhi semua layanan OJK. Stabilitas sistem keuangan dipastikan terus dijaga untuk kepentingan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved