Warga Bisa Tukarkan Motor Lamanya jadi Motor Listrik, Ini Syaratnya 

PEMERINTAH melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memfasilitasi warga yang ingin menukarkan motor konvensional berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Syarat pertama, pemerintah hanya menerima motor yang masih bisa layak jalan dengan kapasitas 110-150 cc. 

"Saya mulai dari motornya sendiri, kalau yang sudah mogok jangan. Untuk benda mati dihidupkan kembali melalui konversi tidak. Ini yang masih layak jalan, artinya yang biasa kita pakai keseharian dan kemudian itu kita konversi dan kalau bicara CC-nya mungkin di antara 110-150 CC. Jadi, 'moge' tidak termasuk," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers terkait kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Jakarta, Senin (6/3). 

Syarat berikutnya, motor yang ingin dikonversikan harus memiliki kelengkapan dari sisi administrasi seperti kelengkapan STNK dan BPKB. Pemerintah tidak akan mengikutsertakan motor bodong atau ilegal dalam program bantuan konversi motor konvensional ke listrik. 

"Kemudian dari sisi administrasinya pasti harus ada STNK-nya. Jadi, poinnya adalah motor yang legal dan STNK-nya dan KTP-nya mohon pengertiannya untuk sama agar kemudian tidak disalahgunakan. Kalau teman-teman punya motor dua, hak menerima bantuannya untuk sementara hanya satu biar yang lain kebagian," tuturnya.

Lalu yang Ketiga, Rida mengatakan, kendaraan motor tersebut juga harus dikonversikan di bengkel yang bersertifikasi atau yang sudah memiliki sertifikat dari Kementerian Perhubungan.

"Yang ketiga bengkelnya, tentu saja harus dikonversi di bengkel yang bersertifikasi dan sertifikat ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Nanti kami sediakan aplikasinya sehingga teman-teman juga akan mudah mendapatkan daftar bengkel untuk mengonversi di mana saja," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan, pemerintah akan memberikan bantuan sebagai insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit yang dialokasikan bagi 250 ribu unit motor di tahun 2023.

Ia mengatakan, sebanyak 250 ribu unit motor tersebut terdiri dari 200 ribu unit untuk pembelian sepeda motor baru dan 50 ribu unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

"Untuk yang bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru sebesar Rp7 juta rupiah per unit sepeda motor untuk 200.000 unit di tahun 2023," kata Febrio.

Dalam program bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik baru, motor listrik yang mendapatkan bantuan pemerintah adalah yang diproduksi di Indonesia, dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen atau lebih.

Kemudian, produsen motor listrik yang memiliki kriteria yang dipersyaratkan tidak menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan dan berkomitmen untuk memproduksi sepeda motor dalam jumlah tersebut.

Selanjutnya, target penerima bantuan pemerintah untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik diutamakan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan pelanggan listrik 450 sampai 900 VA. (Fik/Z8).