Munas ke-7 LEM SPSI, Arif Minardi: Mari Utamakan Bipartit

MUSYAWARAH Nasional Federasi Logam Elektronik dan Mesin SPSI sedang berlangsung di Malang 15-17 Februari ini. Dalam pembukaan Munas kemarin, Arif Minardi, Ketua Umum FSP LEM SPSI kecewa dengan berbagai regulasi pemerintah terhadap kalangan pekerja.

Padahal menurut Arif Minardi, pengusaha pun merasa tidak ada kepastian usaha bila selalu terjadi keregangan. Karena itu Arif Minardi meminta dialog bipartit diperkuat dan bila sudah sepaham barulah minta negara membuatkan aturannya.

"Tadi saya sudah diskusi dengan Pak Lukas dari unsur pengusaha yang setuju dengan pemguatan bipartit itu", tegas Arif dalam keterangan persnya, Kamis (16/2/2023)

Sementara Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat mengatakan bahwa FSP LEM merupakan jangkar penting bagi KSPSI dan bisa menjadi contoh baik bagi federasi lainnya dalam mengelola serikat buruh. Karena itulah paska Munas ini Jumhur yakin FSP LEM makin solid.

"Kalau organisasi buruh biasa, habis kongres atau munas itu pecah dan pecah lagi. Kalau FSP LEM SPSI ini sehabis Munas pastinya semakin kuat dan kokoh dan semakin disegani karena FSP LEM adalah organisasi buruh luar biasa", tegas Jumhur disambut tepuk tangan riuh 500-an peserta yang hadir.

Diakhir sambutannya Jumhur Hidayat meminta agar dalam Munas ini lebih mengutamakan musyawarah sesuai dengan nama acaranya yaitu Musyawarah Nasional.

"Jadi ya usahakan dulu bermusyawarah dalam mengambil keputusan itu, kalau sangat sulit mencapai mufakat, barulah voting. Janganlah sedikit-sedikit voting", kata Jumhur

Seperti diketahui FSP LEM SPSI yang anggotanya sekitar 250 ribu pekerja ini merupakan federasi yang menaungi pekerja otomotif seperti Toyota, Honda, Mutsubishi, Yamaha dan lain-lain serta elektronik seperti Sharp, LG,  Maspion dan lain-lain.

Hadir para tokoh buruh nasional pada pembukaan Munas seperti Sunarti dari SBSI'92, Rudi HB Daman dari GSBI, Nining Elitos dari KASBI, Daeng Wahidin dari PPMI, R. Abdullah dari KEP dan Ramidi dari SPN. (OL-13)

Baca Juga: Ditanya Utang Kereta Cepat, Presiden: Kita harus Pro Transportasi Massal