Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga negara untuk memfokuskan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kepada program-program prioritas dan produktif.
Arahan tersebut ia sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan serta agenda menjelang pemilu," ujar Jokowi.
Di samping itu, Kepala Negara juga mendorong transfer ke daerah termasuk dana desa betul-betul digunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh menteri terkait diminta melakukan pendampingan dan pengawasan kepada daerah-daerah.
"Sampaikan bahwa ini dana ini harus memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer tapi tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," tuturnya.
Baca juga: Defisit APBN 2022 2,38% Terhadap PDB
Program-program yang dijalankan dengan APBD, sambung Jokowi, juga harus sinkron dengan agenda prioritas nasional. Kegiatan di daerah harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, penguatan ekspor dan investasi.
"APBD harus sinkron dengan APBN. Sinkron dengan prioritas nasional yang telah bolak-balik saya sampaikan, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor dan dengan investasi," tukas mantan wali kota Surakarta itu.(OL-5)
Kondisi perekonomian global telah memengaruhi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal itu terlihat dari pendapatan negara pada Mei 2024 dibanding dengan Mei 2023
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, 2 Januari 2024, menyampaikan kinerja positif APBN 2023.
Dana tersebut sebagian besar digelontorkan untuk memperluas kesempatan belajar serta meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Realisasi tersebut dinilai merupakan capaian positif lantaran berada jauh di bawah desain defisit yang sebelumnya
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2023 mencatatkan defisit sebesar Rp700 miliar, setara 0,003% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juli 2023 terealisasi Rp1.020,4 triliun atau terserap 45,4% dari pagu anggaran belanja pemerintah pusat.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved