Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia menyebut ada satu masalah yang menjadi hambatan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha besar.
Penerbitan NIB kerap molor jika perusahaan melakukan penanaman modal di daerah yang hingga saat ini belum memiliki Rencana Detik Tata Ruang (RDTR).
"NIB untuk usaha kecil dan menengah itu hampir tidak ada kendala. Yang kendala itu yang kelas besar. Itu terkait dengan RDTR, yang izin lokasi di daerah itu memang belum ada," ujar Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/1).
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ia memastikan pihaknya sudah turun tangan dan masalah yang ada bisa beres dalam empat bulan ke depan.
"Kami sudah berkoordiniasi dengan Pak Menko Bidang Maritim dan Investasi serta Pak Menko Ekonomi dalam melakukan percepatan ini," tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.
Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, pemerintah membidik nilai investasi sebesar Rp1.400 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan di 2022 yakni Rp1.200 triliun.
"Kami sangat optimistis bisa mencapai target karena proyeksi dari banyak lembaga internasional melihat akan ada pertumbuhan baik di Tanah Air," ucap Bahlil.
"Saya ingin katakan, perekonomian nasional kita akan baik kalau stabilitas kita juga baik."
Adapun, terkait capaian investasi di 2022, ia memastikan target yang ditetapkan sudah terpenuhi bahkan terlampaui.
"Angka investasi 2022 mencapai target. Bahkan kemungkinan besar lebih. Tapi angkanya dan rinciannya akan disampaikan nanti saat rilis resmi di Kementerian Investasi," pungkas Bahlil. (OL-8)
Layanan langsung pembuatan NIB tersebut dilaksanakan melalui program Sarana Kemudahan Izin Cepat untuk Pelaku Usaha Beraksi On the Spot (Sakiceup Boss
Pengawasan merupakan bagian penting agar tak terjadi adanya pelaku usaha yang sudah beraktivitas tapi perizinannya belum ditempuh.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) DKI Jakarta mengampanyekan urus perizinan #BisaDariRumahsebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan saat ini sudah 900 perusahaan diizinkan beroperasi oleh Kemenperin
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah meminta Kemenperin berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar protokol pencegahan covid-19
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved