Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank) menandatangani kerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI), untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui QRIS (QR Code Indonesian Standard) di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen AHU Kemenkumham RI Cahyo R Muzhar menyampaikan penerimaan dari PNBP melalui Ditjen AHU terus meningkat dan mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2022 lalu.
Untuk itu Cahyo berharap pengembangan alternatif pembayaran dengan menggunakan QRIS akan semakin mempermudah masyarakat melakukan pembayaran atas berbagai layanan yang tersedia pada AHU Online. Platform daring itu melayani pembuatan perseroan perorangan yang sekarang tengah disosialisasikan oleh Ditjen AHU.
Ditjen AHU saat ini memiliki lebih dari 140 jenis layanan yang dapat diakses masyarakat secara daring melalui AHU Online. Cahyo berharap kehadiran QRIS Nobu Bank dapat mendorong pertumbuhan penerimaan PNBP melalui Ditjen AHU di tahun ini.
Di tempat sama, Direktur Utama Nobu Bank Suhaimin Johan mengapresiasi Ditjen AHU Kemenkumham atas peresmian kerja sama dalam pembayaran digital QRIS untuk pembayaran PNBP pada layanan Ditjen AHU secara online.
"Kerja sama dengan Ditjen AHU Kemenkumham RI ini menjadi tonggak penting bagi Nobu Bank dalam pengembangan dan perluasan QRIS sebagai sarana pembayaran digital, khususnya untuk pembayaran PNBP," terangnya.
Nobu Bank telah mengembangkan layanan pembayaran berbasis QRIS dengan membangun kerja sama dengan berbagai ekosistem yang berjaringan luas.
Kerja sama penyediaan QRIS sebagai alternatif metode pembayaran untuk berbagai layanan di Ditjen AHU Kemenkumham merupakan langkah inovatif dan baru. Itu diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan volume transaksi pembayaran layanan di lingkup Ditjen AHU, khususnya melalui AHU Online, terutama karena kemudahan dalam pembayaran.
Nobu Bank secara konsisten mengembangkan basis merchant QRIS secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini yang telah bekerja sama dengan Nobu Bank mencapai lebih dari 600 ribu merchant dengan frekuensi transaksi mencapai lebih dari 4 juta transaksi per bulan. (X-12)
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Kenaikan signifikan ini juga menjadi bukti konkret efektivitas reformasi kelembagaan setelah transformasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi satu
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) memberikan kontribusi melalui setoran kewajiban kepada negara sepanjang tahun 2024 sebesar Rp1,94 triliun.
LELANG adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan pada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, lalu menjual barang pada penawar harga tertinggi.
Pemerintah juga mempertimbangkan memperluas pengenaan royalti untuk produk turunan mineral yang selama ini belum masuk dalam skema pendapatan negara.
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan Ekspos dan Pemusnahan Barang Bukti Hasil Penanganan Pelanggaran Kekayaan Intelektual.
DJKI dan Uni Eropa melalui EUIPO gelar workshop bahas tantangan penegakan hukum kekayaan intelektual di pasar fisik dan daring untuk wujudkan perdagangan sehat.
DJKI Kemenkumham rekomendasikan 41 situs ditutup karena terbukti langgar hak cipta. Langkah ini perkuat perlindungan karya kreatif di ranah digital.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved