GAPMMI Dukung Pemerintah Wujudkan Industri yang Kondusif dan Netral

Menyikapi berbagai polemik terkait wacana kemasan botol dan galon dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berbahan dasar Polycarbonate (PC) dan PET, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman menegaskan pihaknya berada dalam posisi mendukung terwujudnya situasi industri yang kondusif.

Sebagaimana diketahui beberapa hari terakhir beredar pemberitaan terkait situasi industri khususnya menyangkut isu EG DEG pada produk makanan dan minuman serta penggunaan bahan dasar Polycarbonate (PC) dan PET pada kemasan galon yang memposisikan GAPMMI menyudutkan suatu jenis kemasan AMDK tertentu dan mendukung penuh satu jenis kemasan yang lain.

GAPMMI dikatakan Adhi selalu berdiri di atas semua kepentingan industri makanan dan minuman di Indonesia. Karenanya tidak benar bahwa GAPMMI memihak suatu sektor industri tertentu dan mendiskreditkan sektor industri lain.

“GAPMMI senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah sebagai salah satu “stakeholder utama” sebelum peraturan dibuat atau diundangkan sebagai aspirasi industri yang terdampak. Dimana GAPMMI percaya bahwa BPOM telah melakukan analisa berbasis risiko dengan menggunakan kajian ilmiah,” ungkap Adhi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/12).

Oleh sebab itu Adhi akan menyerahkan kepada pemerintah untuk memutuskan berdasarkan skala prioritas dan memberikan dukungan terbaiknya. Bila nantinya hal tersebut telah menjadi peraturan, GAPMMI sebagaimana sebelumnya akan mengimbau kepada semua anggotanya agar mematuhi semua peraturan tersebut sebagai pemenuhan atas peraturan tersebut.

Selain itu, GAPMMI menyerahkan keputusan bisnis ke masing-masing perusahaan untuk mengkaji yang terbaik untuk keberlanjutan usaha, yang penting memenuhi ketentuan pemerintah dan standar keamanan. GAPMMI juga menghimbau kepada semua pihak pihak untuk terus berusaha mewujudkan situasi industri yang kondusif agar mampu bersama-sama mendukung pemerintah mewujudkan kebangkitan pembangunan ekonomi Indonesia. (OL-12)