Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERUM Perhutani kembali meraih penghargaan Standar Nasional Indonesia (SNI) Award tahun 2022 dengan meraih peringkat Perunggu pada kategori Organisasi Besar Produk Sektor Agro dan Pariwisata yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) karena dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
“Alhamdulillah kali ini saya mewakili Perum Perhutani untuk menerima penganugerahan SNI Award 2022, sebagai bukti bahwa Perhutani telah menerapkan SNI secara konsisten ”, kata Direktur Komersial Perum Perhutani, Ahmad Ibrahim yang mewakili Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro pada saat acara di Auditorium Soemitro Djojohadikoesoemo, Gedung B.J. Habibie – BRIN, pada Rabu (30/11).
Dalam acara tersebut secara virtual turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, dan Kepala BSN Kukuh S. Achmad.
Penganugerahan diserahkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Susyanto kepada Direktur Komersial Perum Perhutani, Ahmad Ibrahim.
Pada tahun ini merupakan untuk kali ketiganya Perum Perhutani mengikuti Penganugerahan SNI Award, dan kali ini Perum Perhutani memperoleh peringkat Perunggu.
SNI Award merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia kepada organisasi yang dinilai telah menjalankan sistem manajemen operasional yang baik dan telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
Ahmad Ibrahim menyampaikan bahwa dengan diraihnya penghargaan ini, dapat memacu perusahaan untuk konsisten menerapkan SNI serta meningkatkan kinerja sehingga bisa meraih peringkat yang baik.
Penerapan SNI di Perhutani diimplementasikan terhadap jenis produk yang dikeluarkan oleh Perhutani yaitu Jenis Produk Kayu (Pengujian, Pengukuran, Tabel Isi, Cara Uji, Penandaan untuk jenis kayu Bundar, Klasifikasi Penandaan, Pengukuran Kayu Gergajian), Produk Non Kayu (Getah Pinus, Gondorukem, Minyak Terpentin, Alfa Pinane, Minyak Kayu Putih), Jasa Lingkungan Wisata Alam (Wisata Terapi, CHSE, Pengelolaan Pariwisata Alam), Perencanaan (Klasifikasi Penutupan Lahan).
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan dibutuhkannya standarisasi nasional.
“Standardisasi bertujuan untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional yang sehat serta standardisasi juga bisa melindungi pelaku usaha, konsumen, tenaga kerja dan keselamatan maupun kelestarian lingkungan ”, Ungkap Airlangga.
Dalam Sambutannya, Kukuh S. Achmad menyatakan bahwa penerapan SNI ini bisa melindungi masyarakat dan bisa menjadi acuan bagi perusahaan dan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. (RO/OL-090
PERUSAHAAN yang mampu membangun merek kuat yang berakar pada kekuatan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
SEGERA atasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan agar mampu berperan aktif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
PERUSAHAAN didorong terus menjalankan strategi PR digital yang adaptif, efektif, dan berdampak bagi kemajuan bisnis maupun masyarakat luas.
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
STARTUP Indonesia Nosuta membuka jalan bagi mahasiswa kehutanan untuk berkarier di Jepang. Lima belas mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Menhut Raja Juli Antoni, membeberkan Indonesia-Prancis memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan hingga mitigasi iklim.
BEBAN Forestry and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan pengunaan lahan lain dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) disebut sangat berat.
Kadin Indonesia melalui inisiatif Regenerative Forest Business Hub (RFBH) mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi sektor kehutanan nasional.
Perguruan tinggi juga perlu mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved