Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran penting untuk mendorong perputaran uang beredar di daerah.
Perputaran itu pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan leading sectors pertumbuhan ekonomi.
"Apabila serapan belum optimal, tentu akan tercipta opportunity loss, sementara pada sisi lain pembangunan daerah dapat terus dioptimalkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/11).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti besarnya dana daerah yang menumpuk di daerah karena belum terserap. Presiden mengatakan di tengah kesulitan untuk mencari sumber pendanaan untuk investasi, malah ada dana besar menganggur yang seharusnya bila tersalurkan dapat menggerakan perekonomian lebih besar lagi.
Luky memerinci beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran pada akhir tahun. Pertama, Pemda diharapkan segera melaksanakan kontrak dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setelah perubahan APBD.
Kedua, mengimbau penyedia barang dan jasa untuk melakukan penagihan serta segera melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
"Ketiga, melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan keempat, memberikan reward dan punishment bagi unit kerja daerah sesuai dengan kinerja serapannya," kata Luky.
Dia menegaskan, APBD yang sudah dialokasikan semestinya harus terserap habis sesuai dengan perencanaannya.
Namun, apabila terdapat kondisi-kondisi di luar kendali yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap habis, maka sisa lebih anggaran harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan publik daerah. (Des/E-1
Namun, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang belum tersalur.
Menkeu mendorong pemda untuk mengoptimalkan belanja secara cepat, alih-alih menunggu akhir tahun. Sebab, tantangan perekonomian pada 2023 dianggap masih cukup menantang.
Gubernur Jawa Tengah mengkritisi Kementerian Keuangan yang kerap mengacu data Bank Indonesia. Padahal, pemerintah daerah siap memberikan data anggaran yang real.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved