Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran penting untuk mendorong perputaran uang beredar di daerah.
Perputaran itu pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan leading sectors pertumbuhan ekonomi.
"Apabila serapan belum optimal, tentu akan tercipta opportunity loss, sementara pada sisi lain pembangunan daerah dapat terus dioptimalkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/11).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti besarnya dana daerah yang menumpuk di daerah karena belum terserap. Presiden mengatakan di tengah kesulitan untuk mencari sumber pendanaan untuk investasi, malah ada dana besar menganggur yang seharusnya bila tersalurkan dapat menggerakan perekonomian lebih besar lagi.
Luky memerinci beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran pada akhir tahun. Pertama, Pemda diharapkan segera melaksanakan kontrak dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setelah perubahan APBD.
Kedua, mengimbau penyedia barang dan jasa untuk melakukan penagihan serta segera melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
"Ketiga, melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan keempat, memberikan reward dan punishment bagi unit kerja daerah sesuai dengan kinerja serapannya," kata Luky.
Dia menegaskan, APBD yang sudah dialokasikan semestinya harus terserap habis sesuai dengan perencanaannya.
Namun, apabila terdapat kondisi-kondisi di luar kendali yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap habis, maka sisa lebih anggaran harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan publik daerah. (Des/E-1
Gubernur Jawa Tengah mengkritisi Kementerian Keuangan yang kerap mengacu data Bank Indonesia. Padahal, pemerintah daerah siap memberikan data anggaran yang real.
Menkeu mendorong pemda untuk mengoptimalkan belanja secara cepat, alih-alih menunggu akhir tahun. Sebab, tantangan perekonomian pada 2023 dianggap masih cukup menantang.
Namun, Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terkait penyebab banyaknya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang belum tersalur.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved