Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, serapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran penting untuk mendorong perputaran uang beredar di daerah.
Perputaran itu pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang merupakan leading sectors pertumbuhan ekonomi.
"Apabila serapan belum optimal, tentu akan tercipta opportunity loss, sementara pada sisi lain pembangunan daerah dapat terus dioptimalkan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (30/11).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti besarnya dana daerah yang menumpuk di daerah karena belum terserap. Presiden mengatakan di tengah kesulitan untuk mencari sumber pendanaan untuk investasi, malah ada dana besar menganggur yang seharusnya bila tersalurkan dapat menggerakan perekonomian lebih besar lagi.
Luky memerinci beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat serapan anggaran pada akhir tahun. Pertama, Pemda diharapkan segera melaksanakan kontrak dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa setelah perubahan APBD.
Kedua, mengimbau penyedia barang dan jasa untuk melakukan penagihan serta segera melakukan proses pembayaran kepada pihak ketiga sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
"Ketiga, melakukan percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan keempat, memberikan reward dan punishment bagi unit kerja daerah sesuai dengan kinerja serapannya," kata Luky.
Dia menegaskan, APBD yang sudah dialokasikan semestinya harus terserap habis sesuai dengan perencanaannya.
Namun, apabila terdapat kondisi-kondisi di luar kendali yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap habis, maka sisa lebih anggaran harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan publik daerah. (Des/E-1
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tengah menggodok sistem untuk mempercepat penyaluran dana ke pemerintah daerah (pemda).
PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah melaporkan Bank SumselBabel (BSB) ke Polda Babel terkait kesalahan input data dana mengendap senilai Rp2,1 triliun.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur memastikan dana yang diduga mengendap di bank sebesar Rp6,2 triliun sudah sesuai dengan prosedur.
Menurutnya, RKUD yang umumnya ditempatkan di bank pembangunan daerah berfungsi sebagai rekening penerima sekaligus penyalur anggaran daerah.
Misbakhun menegaskan bahwa permasalahan dana mengendap tidak boleh dilihat semata sebagai kelalaian daerah.
Pemerintah pusat saat ini sedang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved