RACHMAT Hidayat kembali terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) periode 2022-2025 pada Musyawarah Nasional (Munas) ke X yang diselenggarakan 8-10 November 2022 di Jakarta.
Munas itu dihadiri lebih dari 297 peserta dari 14 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang mencakup 20 Provinsi dari Aceh hingga Papua Barat. Rachmat adalah Ketua Aspadin periode 2018-2021 dan 2022.
Rachmat mengatakan industri AMDK merupakan industri yang terus bertumbuh dan menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja langsung dan ratusan ribu pekerja tidak langsung (multiplier effect).
“Visi dan misi kami adalah terus mendukung pemerintah mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui produk kami yang berkualitas. Dengan visi misi inilah kita berkumpul bersama dalam perahu besar ini,” ujar Rachmat.
Menurutnya air minum dalam kemasan yang merupakan bagian dari industri pengolahan, khususnya industri makanan dan minuman (mamin) merupakan salah satu industri utama penunjang produk domestik bruto (PDB) yang cukup besar. Industri mamin menyumbang 6,23 persen pada PDB pada 2022. Industri itu juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,57 persen pada kuartal ketiga 2022.
“Kalau dihitung dari multiplier effect, kami menciptakan industri transportasi, industri distribusi, industri supplier bahan baku maupun permesinan dan sebagainya. Jadi kami cukup berbesar hati bisa membantu pemerintah dalam membangun ekonomi,” tambahnya.
Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito mengatakan pemerintah sangat mengapresiasi dan selalu mendukung apa yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha.
"Aspadin sebagai organisasi produsen AMDK, diharapkan bisa membantu anggota dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Salah satunya adalah resesi yang perlu diantisipasi," ungkap Warsito.
Aspadin didirikan oleh 36 perusahaan pada 16 November 1991. Hingga saat ini tercatat 300 perusahaan sebagai anggota. Aspadin terdiri dari dewan pengurus pusat (DPP) dan 14 dewan pengurus daerah (DPD) yang mencakup 20 provinsi. (OL-8)
