SAMPAI 14 Oktober 2022, realisasi penyerapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baru mencapai Rp240,8 triliun, atau 52,9% dari pagu Rp455,62 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai serapan tersebut belum optimal dan perlu diakselerasi hingga akhir tahun ini.
"Kita berharap pada Oktober, November dan Desember belanja bisa diakselerasi, sehingga dapat dirasakan dampak positifnya pada perekonomian," ungkapnya dalam konferensi pers, Jumat (21/10).
Realisasi anggaran PC-PEN mencakup serapan belanja di bidang kesehatan Rp40,6 triliun, atau 33,1% dari pagu sebesar Rp122,54 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp25,1 triliun dan pengadaan vaksin covid-19 Rp1,7 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 5,5%
Lalu, pemberian insentif kepada tenaga kesehatan Rp2,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,6 triliun dan dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan covid-19 sebesar Rp8,3 triliun. Adpaun penyerapan anggaran di bidang kesehatan menunjukkan penanangan pandemi yang cukup positif.
"Dengan penanganan covid-19 yang semakin terkendali, maka terlihat anggaran kesehatan hanya 33,1%. Itu rendah, tapi bagus dalam hal ini," jelas Ani, sapaan akrabnya.
Sementara itu, serapan anggaran di bidang perlindungan masyarakat tergolong tinggi, karena sudah mencapai Rp109,3 trilun atau 70,7% dari pagu. Dana ini disalurkan melalui sejumlah program bantuan sosial.
Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,4 triliun kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, program Kartu Sembako sebesar Rp32,9 triliun untuk 18,8 juta KPM dan BLT Minyak goreng Rp7 triliun untuk 23,9 juta penerima.
Berikut, BLT BBM Rp6,4 triliun untuk 20,65 juta KPM, BLT Desa Rp21,2 triliun bagi 7,5 juta KPM, dan program Kartu Prakerja Rp12,8 triliun bagi 3,6 juta peserta. Untuk penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp5,1 triliun bagi 8,4 juta pekerja.
Baca juga: BI Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75%
Kemudian, Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp1,3 triliun kepada sekitar 2 juta penerima, serta dukungan APBD untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp2 triliun.
Adapun penyerapan anggaran di pos penguatan pemulihan ekonomi tercatat Rp90,9 triliun, atau 51% dari pagu Rp178,32 triliun. Realisasi anggaran di pos ini meliputi serapan belanja untuk mendukung program padat karya Rp15 triliun dan dukungan pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,5 triliun.
Serapan juga berasal dari program ketahanan pangan nasional sebesar Rp14 triliun, dukungan kawasan industri Rp900 miliar, dukungan terhadap UMKM melalui subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Rp20,8 triliun, hingga insentif perpajakan Rp13,3 triliun.(OL-11)
