BI Jaga Ekspektasi Inflasi Nasional

MENGENDALIKAN ekspektasi inflasi menjadi salah satu alasan Bank Indonesia kembali menaikkan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) dalam Rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 19-20 Oktober 2022. 

Kebijakan ini juga sekaligus untuk meredam dampak dari hasil konsensus forecast yang menyatakan inflasi Indonesia tahun ini akan berada di kisaran 6,6% hingga 6,7%.

"Ini adalah untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang sekarang terlalu tinggi, di konsensu forecast itu 6,6-6,7%, padahal ekspektasi inflasi dari BI, menunjukkan inflasi IHK akan lebih rendah sekitar 5,88%, dan keseluruhan tahun ini inflasi akan berada di kisaran 6,3%, jauh lebih rendah dari konsensus forecast tadi," jelas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (20/10).

Ekspektasi inflasi dari konsensus forecast dinilai terlalu tinggi (overshooting). Sebab, berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan BI hingga minggu kedua menunjukkan inflasi pada Oktober diprakirakan lebih rendah dibandingkan September 2022.

Karenanya, dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memandang inflasi 2022 akan lebih rendah dibandingkan dengan prakiraan awal, meski masih di atas sasaran 3% plus minus 1%.

Perry mengatakan, melalui kebijakan suku bunga, bank sentral menargetkan tingkat inflasi akan tetap terkendali meski berada di atas sasaran target. Diharapkan tingkat inflasi dalam negeri akan mulai turun dan kembali ke dalam sasaran target pada paruh pertama 2023 atau di awal triwulan III tahun depan.

Perry mengatakan, realisasi inflasi pada September 2022 berada jauh di bawah prakiraan BI pascapenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Data BI mencatat, inflasi IHK pada September 2022 berada di angka 5,95% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,69% (yoy).

"Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sejalan dengan dampak penyesuaian harga BBM terhadap kenaikan inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) dan inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) yang tidak sebesar prakiraan awal," ungkap Perry.

Sementara kenaikan inflasi administered prices juga tidak setinggi yang diprakirakan yaitu 13,28% (yoy) sejalan dengan penyesuaian harga BBM dan tarif angkutan yang lebih rendah. 

Kemudian inflasi inti tetap terjaga rendah yaitu sebesar 3,21% (yoy) sejalan dengan lebih rendahnya dampak rambatan dari penyesuaian harga BBM tersebut di atas dan belum kuatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi agar segera kembali ke sasaran yang telah ditetapkan," pungkas Perry. (OL-8)