Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH dan Badan Anggaran DPR menyepakati percepatan pembayaran dana kompensasi kepada PT PLN dan PT Pertamina menjadi tiga bulan sekali atau per triwulan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terjaganya arus kas dua perusahaan milik negara tersebut.
"Pemerintah sepakat untuk segera melakukan pembayaran ke PLN dan Pertamina dengan frekuensi 3 bulan sekali," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Panitia Kerja A RAPBN 2023 bersama Banggar, Rabu (14/9).
Selama ini, kata dia, pembayaran dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina selalu dilakukan di akhir, atau menunggu tahun anggaran selesai. Pasalnya, pembayaran kompensasi tersebut harus menunggu hasil audit terlebih dulu.
Adapun dalam rapat tersebut pemerintah dan Banggar turut menyepakati adanya tambahan dana subsidi energi sebesar Rp1,3 triliun dari Rp210,7 triliun di RAPBN 2023 menjadi Rp212 triliun di dalam postur sementara APBN 2023.
Rincian subsidi energi tersebut yakni, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp139,4 triliun, naik dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2023 sebesar Rp138,3 triliun. Lalu subsidi listrik sebesar Rp72,6 triliun, naik sekitar Rp0,3 triliun dari usulan RAPBN 2023 yang sebesar Rp72,3 triliun.
Alokasi subsidi itu mengacu pada kesepakatan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$90 per barel dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di level Rp14.800.
Penambahan dana subsidi energi itu berasal dari adanya kesepakatan terhadap peningkatan pendapatan negara sebesar Rp19,4 triliun, dari Rp2.443,6 triliun di RAPBN 2023 menjadi Rp2.463 triliun di postur sementara APBN 2023.
Selain menambah dana subsidi energi, peningkatan pendapatan negara itu juga disepakati akan digunakan untuk cadangan pendidikan Rp3,9 triliun, tambahan belanja non-pendidikan Rp11,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp3 triliun.
Percepatan pembayaran dana kompensasi kepada dua perusahaan pelat merah itu merujuk dari permintaan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pada Rapat Panja pembahasan RUU APBN 2023, Senin (12/9). (OL-8)
Pemerintah didorong melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Menghadapi dinamika global, Pertamina komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan keberlanjutan jangka panjang.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved