Selasa 13 September 2022, 21:35 WIB

RI Perlu Hapus Hambatan Nontarif dalam Perdagangan Beras

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
RI Perlu Hapus Hambatan Nontarif dalam Perdagangan Beras

Antara
Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta.

 

INDONESIA seharusnya menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam perjanjian dagang internasional. Salah satunya, melalui penghapusan hambatan nontarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan, termasuk beras.

"Salah satu komoditas pangan yang terkena dampak penerapan hambatan nontarif adalah beras. Hambatan tersebut pada akhirnya berkontribusi pada kenaikan harga beras," ujar Peneliti CIPS Azizah Fauzi melalui keterangannya, Selasa (13/9).

Dari Indeks Bulanan Rumah Tangga (Bu RT), diketahui terdapat kenaikan harga beras sebesar 4,14% pada Agustus 2022, yakni sebesar Rp12.800 per kilogram (kg). Itu jika dibandingkan periode Agustus 2021 sebesar Rp12.291 per kg.

Baca juga: Presiden: Hati-hati Lonjakan Harga Beras

Sementara itu, data Food Monitor CIPS menunjukkan adanya kenaikan harga beras di September 2022 sebesar 2,16%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beras pada April-Juli 2022.

Produktivitas beras dalam negeri saat ini tidak cukup tinggi untuk menjaga kestabilan harga beras. Adapun produktivitas beras musiman berfluktuasi sejak 2013, dengan mencapai rata-rata hanya 5,19 ton per hektare per tahun.

Belum efisiensinya proses produksi beras membuat ongkos produksi beras di dalam negeri menjadi lebih mahal. Hal ini masih ditambah dengan panjangnya rantai pasok dan belum memadainya infrastruktur dalam menjangkau jarak kepulauan Indonesia yang luas.

Di saat yang bersamaan, impor beras perlu melewati proses impor panjang. Pemerintah telah menunjuk Bulog sebagai importir tunggal beras kualitas medium. Kewenangan ini menjadikan mereka memiliki hak monopoli atas komoditas tersebut.

Baca juga: Insentif Pengendalian Inflasi bagi Pemerintah Daerah

Meski demikian, Bulog tetap tidak memiliki keleluasaan dalam mengimpor. Pasalnya, semenjak adanya Badan Pangan Nasional (Bapanas), penetapan ekspor dan impor pangan harus ditetapkan lembaga tersebut. 

Pemerintah ingin memangkas peraturan yang menghambat investasi dan ingin meningkatkan ekspor. Namun, keinginan ini bertolak belakang dengan kebijakan proteksi impor. Birokrasi yang panjang, pembatasan kuota dan perizinan, hingga penentuan waktu impor, membawa dampak negatif bagi investasi dan nilai ekspor.

"Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras sangat penting untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Terutama, saat masyarakat tengah dihadapkan pada berbagai kenaikan harga," pungkas Azizah.(OL-11)
 

Baca Juga

Antara

KKP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 28 September 2022, 23:27 WIB
Peresmian infrastruktur teknologi ini mendukung program Ekonomi Biru. Serta, menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi...
Antara

Pengamat: BLT BBM tidak Bisa Selamatkan Rakyat dari Jurang Kemiskinan

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 28 September 2022, 23:17 WIB
Pengamat dari Core menilai BLT BBM hanya bersifat sementara untuk bermasyarakat. Serta, tidak berdampak signifikan pada ekonomi...
MI/Andri Widiyanto

BSI: Pengembangan Sektor Syariah di Indonesia tidak Mudah

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 28 September 2022, 22:59 WIB
Meski penduduk Muslim di Indonesia lebih dari 220 juta orang, namun literasi atau pemahaman terkait perbankan syariah tergolong rendah,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya