Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
EKONOM Senior dari Center of Reform on Economics (Core Indonesia), Hendri Saparini, menyampaikan pentingnya pengalokasian dana corporate social responsibility atau CSR terhadap sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja paling besar. Salah satunya adalah sektor pertanian dan perkebunan.
"CSR dari BUMN maupun swasta perlu kita fokuskan untuk menggerakkan sektor-sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja besar, tidak hanya untuk mensuplai industri dalam negeri tapi juga untuk kebijakan ekspor. Misalnya sektor perkebunan," ujar Saparini dalam sarasehan 100 ekonom di Jakarta, Rabu (7/8).
Menurut Saparini, pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan peluang usaha dan ekspor. Yang penting, kata dia, sektor ini harus mendapat dukungan teknologi agar setiap produksi yang dilakukan dapat tercapai secara terukur.
"Kalau ini kita lakukan maka permintaan misalnya untuk minyak aroma terapi di global itu luar biasa. Kita tidak bisa memenuhi minyak cengkeh atau minyak kayu putih tapi kalau ini dilakukan dengan teknologi hasilnya bisa luar biasa. Maka menjadi penting ada kebijakan terintegrasi dan komprehensif saat kita sudah menentukan sektor mana yang akan kita dorong terlebih dahulu," katanya.
Baca juga: Unpad dan Kementan Kolaborasi Riset Lalat Buah Mangga, Hasilnya Tak Ada Bactrocera di Pulau Jawa
Dalam acara yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bustanul Arifin mengatakan bahwa saat ini yang paling penting dilakukan adalah membangun kebersamaan dalam memprodukai lebih banyak pangan lokal.
"Sebab kemandirian pangan itu jika ditopang produk lokal berarti sudah mandiri pangan kita. Jadi kita harus Sama-sama membangun pangan lokal. Kita bersyukur makanan pokok kita (beras) sudah swasembada dan beras karena pasukan cukup maka harganya juga tidak akan bergejolak," katanya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para ekonom dan semua pihak untuk menguatkan networking dalam menggerakan roda ekonomi nasional melalui sektor pertanian. Termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri lainya.
"Saya selalu mengatakan bahwa pertanian itu ekonomi dasar yang memutar ekonomi yang lain. Oleh karena itu memang perhatian terhadap pangan itu harus membangun network dan tidak boleh seperti yang kita lakukan lalu. Tidak boleh hanya dikomando oleh satu sistem dan bahkan tidak boleh sentralistik. Semua harus terintegrasi dan dikerjakan bersama," jelasnya. (RO/OL-09)
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat.
Bantahan SYL dalam nota pembelaanya soal fee 20% dinilai masuk akal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan memberikan perlindungan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan, tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Usai diperiksa KPK, Arief mengaku, dicecar 10 pertanyaan oleh penyidik dari KPK terkait kasus korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjamin KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berikutnya.
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved