Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menilai sistem bantuan sosial (bansos) yang langsung dan tepat sasaran, dinilai lebih relevan ketimbang memberikan suntikan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Bambang juga mengatakan subsidi BBM sudah membengkak mencapai Rp 502 triliun, dan bisa terus bertambah hingga akhir tahun.
"Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM, atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi. Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap,” ujar Bambang, Sabtu (3/9)
Bambang mengatakan pemerintah maupun Pertamina juga harus melakukan komunikasi publik yang baik. Sehingga tidak terjadi kepanikan masyarakat terkait rencana penyesuaian harga BBM.
Sebelumnya, Pengamat politik dan isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, pemerintah perlu memastikan tetap mampu menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah meluncurkan program bantalan sosial, yang terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000 per keluarga per bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp600 ribu per kepala per bulan dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.
"Bansos menyasar kelompok masyarakat yang tepat menjadi elemen penting dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi, sehingga keadilan dapat dihadirkan, karena subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak,” ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Menkeu: Subsidi BBM Dialihkan ke Bansos dan Bantuan Pekerja
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
Menko Airlangga Hartarto jamin harga BBM subsidi (Pertalite & Solar) tetap stabil meski konflik Iran-AS memanas. Cek skenario pemerintah di sini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved