Luhut Waspadai Tingginya Inflasi dari Pangan dan BBM

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti tingginya inflasi akibat lonjakan harga pangan dan bahan bakar minyak (BBM).

Dalam acara Sinkronisasi Program/Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kemendagri, Selasa (30/8), Luhut menyampaikan inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tercatat mencapai 11,47% year on year (yoy).

Baca juga: Menaker Dukung Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Hal tersebut didorong oleh kenaikan harga aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras. Luhut pun menekankan kota/kabupaten dengan historis kenaikan inflasi volatile food pada akhir tahun perlu melakukan langkah antisipasi.

"Saya minta seluruh jajaran mulai dari gubernur, bupati, walinkota, pangdam, kapolda, kapolres untuk bekerjasama mengantisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa 2022,” ungkapnya dalam keterangan resmi.

Dari 20 kota/kabupaten tercatat memiliki inflasi year-to-date (ytd) tertinggi, yang mana 11 di antaranya berada di Sumatra. 

Sebanyak 70 dari 90 kab/kota yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik mengalami tingkat inflasi ytd di atas nasional yakni 3,85%. Komoditas volatile food dengan sumbangan inflasi terbesar ytd adalah cabai merah dan bawang merah.

Inflasi ytd cabai merah tertinggi juga mayoritas terjadi di pulau Sumatera yakni sebanyak 19 kota/kabupaten dari 20 kota/kabupaten. Sementara inflasi bawang merah tertinggi terjadi di 7 kota/kabupaten di kawasan Sulampua, dan 6 kota/kabupaten di Pulau Sumatera.

Luhut memberi arahan untuk dilakukan identifikasi dengan rinci perkiraan ketersediaan suplai sampai akhir tahun dan permintaan pangan di tiap daerah. Berdasarkan tren 10 tahun terakhir, kenaikan harga beberapa komoditas pangan perlu diantisipasi pada 4 bulan terakhir tahun kalender.

“Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, yang mana bahan pangan trennya akan meningkat, harus dilakukan sejak saat ini," ucapnya. 

"Antisipasinya seperti persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi,” tambah Luhut. 

Terkait rencana penyesuaian harga BBM subsidi yakni pertalite dan solar, akan berdampak pada inflasi setiap kenaikan Rp500 per liter. 

Berdasarkan pengalaman kenaikan BBM sebelumnya, kenaikan harga juga akan terjadi pada komponen harga bergejolak maupun inti melalui jalur kenaikan biaya input.

"Dampak kenaikan harga BBM kepada inflasi ini terjadi pada setiap kenaikan harga Rp500 per liter," ucap Luhut.

Pemerintah pun menyiapkan bantuan untuk antisipasi kenaikan harga BBM, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun yang menyasar 20,65 juta KPM, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja, dan juga earmark 2% dari Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun melalui program perlinsos dan Penciptaan Lapangan Kerja

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi," pungkas Luhut. (OL-6)