Rabu 31 Agustus 2022, 08:05 WIB

Menaker Dukung Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Despian Nurhidayat | Ekonomi
Menaker Dukung Percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

MI/MOHAMAD IRFAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik adanya pembentukan gugus tugas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan mendukung percepatan penyelesaian RUU PPRT menjadi UU PPRT. Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT ini bertujuan menciptakan hubungan industrial yang kondusif tanpa diskriminasi antara pekerja rumah tangga dan pengusaha.

"Bersama Kementerian lain dan DPR, Kemnaker memiliki keinginan yang sama untuk dapat mempercepat RUU PPRT ini menjadi Undang-Undang, untuk memberikan pelindungan bagi tenaga kerja informal khususnya pekerja rumah tangga dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (31/8).

"Pelindungan PRT tidak akan terwujud tanpa sinergi dari semua pihak. Pelindungan PRT tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah namun menjadi tanggung jawab kita semua termasuk tanggungjawab lingkungan di mana PRT tersebut bekerja," ujar Ids.

Sejatinya pemerintah, lanjut dia, telah membuat regulasi melalui Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang PPRT. "Namun adanya RUU PPRT dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang ini, menjadi sangat penting dan sangat efektif untuk memberikan pelindungan dan payung hukum yang lebih kuat lagi bagi PRT," sambungnya.

Ida mengungkapkan, saat ini masih banyak ditemukan masalah yang dialami PRT. Di antaranya jam kerja PRT lebih lama dari pekerja umum, sebanyak 63% PRT bekerja 7 hari seminggu. Selain itu, PRT tidak memiliki perjanjian yang jelas atau kontrak kerja, serta kurangnya jaminan sosial dan pelindungan asuransi bagi PRT.

Dalam kesempatan sama, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut RUU PPRT yang berisi 12 Bab dan 34 pasal itu, bukan lagi ranah privat, melainkan sudah masuk area publik. Sebab secara hukum kata "perlindungan" memiliki dua esensi. Pertama, seseorang itu mendapatkan hak yang semestinya ia dapatkan. Kedua, dia melaksanakan kewajiban itu tanpa paksaan apapun atau tanpa suatu tekanan.

"Karena itu ketika diberi judul perlindungan PRT, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini ada adalah aspek hukum private yang berdimensi publik," pungkas Edward. (OL-12)

Baca Juga

Antara

PLN Gandeng Jepang dan Tiongkok Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 September 2022, 23:18 WIB
PT PLN (Persero) menggandeng Jepang dan Tiongkok untuk mendorong potensi energi baru terbarukan...
Ist

HUT ke-23, Erha Gelar Pameran dan Diskon Serentak di 11 Lokasi

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 23:08 WIB
Inovasi teknologi perawatan kulit yang ditawarkan Erha Ultimate sudah semakin maju bersamaan dengan kebutuhan konsumen yang...
Antara

PLN Pasok Listrik ke Pulau yang Berbatasan dengan Australia

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 26 September 2022, 22:41 WIB
PT PLN (Persero) menghadirkan listrik di Desa Mbueain, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao, Pulau Rote, Nusa Tenggara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya