Menhub Optimistis Kinerja Keuangan di Akhir Tahun Mampu Mencapai 95,90 Persen

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Agustus tahun 2022 sebesar 52,6 persen atau Rp16,8 Triliun dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp31,94 Triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan optimis pada akhir tahun mampu mencapai target prognosa sebesar 95,90 persen. Pada tahun 2022, pagu awal Kemenhub sebesar Rp32,94 triliun. Kemudian, dengan adanya penyesuaian (automatic adjustment) dan rekomposisi anggaran, pagu akhir menurun menjadi Rp31,94 Triliun.

Baca juga: Proyek Bendungan Tiu Suntuk Telan Rp1,2 Triliun, PUPR: Selesai 2023

“Adanya kebijakan Automatic Adjustment memang mempengaruhi ruang fiskal dalam rangka memenuhi program prioritas nasional. Namun dengan keterbatasan yang ada, kami berupaya memastikan aspek keselamatan, layanan dan kebutuhan infrastruktur prioritas tetap berjalan,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8).

Adapun realisasi kinerja anggaran 2022 per jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp3,72 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,51 triliun atau 67,4 persen, kemudian Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp13,73 triliun dengan realisasi sebesar Rp6,95 triliun atau 50,6 persen, dan Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp14,49 triliun dengan realisasi sebesar Rp. 7,34 triliun atau 50,6 persen.

Menhub melanjutkan, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja anggaran yaitu, mengawal secara ketat Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan sesuai target yang direncanakan, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money), merevisi terhadap sisa kontrak dan buka tanda blokir dan memanfaatkan fleksibilitas Automatic Adjustment untuk kegiatan yang lebih feasible atau kegiatan direktif yang penting dan mendesak.

Sementara itu, Menhub juga mengungkapkan, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub sampai dengan 22 Agustus 2022 sebesar Rp5,32 triliun, atau 62,61 persen dari target akhir sebesar Rp8,51 triliun.

“Realisasi terbesar PNBP yaitu pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp2,93 triliun yang terdiri atas PNBP Fungsional sebesar Rp4,9 triliun dan PNBP Non fungsional Rp336 miliar,” ujar Menhub.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai rencana kerja anggaran Kemenhub tahun 2023. Pagu Kebutuhan Kemenhub pada tahun 2023 sebesar Rp73,84 triliun, dengan Pagu Indikatif sebesar Rp33,02 triliun, dan selanjutnya ditetapkan Pagu Anggaran sebesar Rp33,44 triliun.

Adapun komposisi Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2023 menurut Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut, Sekretariat Jenderal Rp541,15 miliar, Inspektorat Jenderal Rp96,65 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp5,46 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp8,79 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,18 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp7,27 triliun, Badan Kebijakan Transportasi Rp164,69 miliar, BPSDM Perhubungan Rp3,67 triliun, dan BPTJ Rp259,71 triliun.

Selain itu, Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kemenhub terhadap alokasi anggaran Kemenhub tahun 2023. Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama Kemenhub akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI. (OL-6)