Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait skema kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Ia mengatakan saat ini pembahasan masih terjs dilakukan oleh seluruh menteri dan kepala lembaga terkait.
"Belum diputuskan. Kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti kalau sudah, dilaporkan ke Bapak Presiden. Kemudian baru disiapkan," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kebijakan terkait BBM subsidi harus diklakulasi secara cermat. Itu harus dilakukan agar keputusan yang dihasilkan tidak merugikan masyarakat.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semua harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga," ujar Jokowi, Selasa (23/8).
Kepala negara menyadari bahwa keputusan menaikkan harga solar dan pertalite tentu akan menambah beban kepada masyarakat. Langkah itu juga akan memicu inflasi yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.
"Harus dihitung juga karena ini akan menaikkan inflasi, bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semua saya suruh menghitung betul. Hitung betul sebelum diputuskan," tegasnya.
Dari sisi anggaran, bila tidak terjadi penaikan harga BBM bersubsidi, negara harus menambah anggaran subsidi sebesar Rp198 triliun. Sehingga secara keseluruhan total anggaran subsidi energi dan kompensasi dapat mencapai Rp698 triliun.
DPR telah memberikan sinyal untuk tidak memberikan tambahan anggaran untuk subsidi. Sehingga opsi yang bisa ditempuh adalah relokasi anggaran yang bisa menambal kekurangan subsidi energi.
Permasalahannya, relokasi anggaran sulit dilakukan mengingat anggaran yang saat ini berjalan pun telah merupakan hasil dari refocussing. Sehingga opsi kenaikan harga BBM menjadi opsi yang bakal ditempuh pemerintah. (Pra/E-1)
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDMĀ Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkaitĀ aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved