Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa industri furnitur dan kerajinan yang selama ini mengadalkan pasar ekspor harus mulai berbenah.
Pasalnya, di tengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastiaan saat ini, pasar ekspor akan mengalami gangguan dan industri furnitur dan kerajinan harus mengubah haluan ke pasar dalam negeri.
Untuk mendukung hal ini, Teten menegaskan pemerintah memiliki kebijakan belanja pemerintah 40% untuk produk UMKM atau setara dengan Rp400 triliun tahun ini yang dapat dimanfaatkan oleh industri furnitur dan kerajinan.
"Industri furnitur bisa ambil bagian di penyediaan furnitur sekolah. Nilainya lumayan, ada Rp54 triliun. Sebelumnya bangku sekolah harus SNI, tapi sekarang enggak perlu. Sekarang dipangkas. Kita akan optimalkan ini. Jadi mungkin tadi belanja pemerintah kita optimalkan dan setiap tahun akan lebih mudah," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (24/8).
Lebih lanjut, Teten menambahkan bahwa pemerintah sedang berbenah agar kebijakan ini dapat diserap dengan baik oleh para pelaku usaha khususnya untuk UMKM.
Baca juga: Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste, Puan Dorong 'Bilateral Investment Treaty'
Hal yang dapat dilakukan ialah memetakan kebutuhan pemerintah agar penyediaan produk pun dapat dilakukan secara maksimal.
"Kami berusaha sebelum masuk tahun baru, belanja pemerintah dipetakan kebutuhannya. Sehingga bisa tahu apa pengadaan pemerintah. Kalau mendadak kan tidak bisa," ujar Teten.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Anggoro Ratmadiputro mengakui bahwa industri permebelan dan kerajinan memang menghadapi masalah cukup berat yang merupakan dampak pandemi berkepanjangan.
Hal ini berkaitan dengan pasar ekspor yang terganggu akibat beragam hal, seperti inflasi global, geopolitik dan lain sebagainya.
"Untuk hadapi hal ini, kami berharap perhatian lebih dari pemerintah untuk hadapi situasi serius ini. Selama ini kita perhatikan pasar ekspor, saat ini kita harus ubah haluan karena pasar ekspor sedang terdampak pandemi," tegas Anggoro.
"Saya ingin sampaikan kita harus siapkan strategi untuk hadapi pasar ekspor yang belum membaik. Kita harus garap dengan serius pasar dalam negeri karena masih dikuasai impor. Oleh karena itu harus dilirik ini dan tentu tanpa kerja sama dengan pemerintah tidak akan berhasil. Kita ingin produk anak negeri jadi tuan di negeri sendiri," pungkasnya. (Des/OL-09)
Perluasan kerja sama dengan PT Pos Indonesia menjadi strategi bagi Kemenkop UKM untuk mengimbangi maraknya toko-toko atau ritel modern yang berpotensi mematikan usaha UMKM.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) terus berupaya memberikan program-program unggulan kepada wirausahawan sebagai bentuk dukungan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan salah satu syarat Indonesia menjadi negara maju adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja.
Pengembangan kapasitas SDM adalah kunci untuk mewujudkan UMKM yang berdaya saing dan mandiri.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Penurunan jumlah koperasi karena Kemenkop UKM fokus terhadap pembenahan kualitas koperasi, khususnya koperasi sektor riil.
Penguatan proses pembelajaran teknik yang relevan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama ABB Motion melalui inisiatif ABB Motion Goes to Campus.
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved