UMKM Go Digital 2024, Pemerintah Perlu Dukung Industri Telekomunikasi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk go digital. Dari target tersebut, saat ini telah ada 19 juta UMKM yang bergabung di ekosistem digital.

Mengenai itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa angka tersebut bisa tercapai. Namun, yang terpenting bukan angka, melainkan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam memanfaatkan platform digital. Dirinya pun mengungkapkan sejumlah tantangan agar UMKM bisa go digital. Salah satunya yakni sumber daya manusia (SDM) yang kurang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi. 

"UMKM itu sebagian didominasi oleh baby boomers atau Gen X yang adaptif digital masih rendah. Jadi pendampingan dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN untuk mempercepat adopsi digital pada UMKM," terang dia, dalam keterangan tertulis Kamis (18/8). "Jadi misal UMKM itu diberi tahu bahwa kalau pakai QRIS lebih efisien pencatatannya, jadi lebih baik. Ini harus terus menerus sosialisasi, ada edukasi digital." 

Selanjutnya masih minim akses untuk pengadaan barang dan jasa melalui UMKM. Padahal pemerintah memiliki target 40% barang dan jasa berasal dari UMKM. "Harus ada keberpihakan, misalnya regulasi untuk platform e-commerce sehingga dia bisa lebih menyerap lagi produk UMKM," ucap Bhima. Untuk tantangan utamanya, kata dia, yaitu infrastruktur yang masih belum memadai. "Salah satunya infrastruktur internet. Ini terutama di wilayah perdesaan gap-nya masih cukup melebar," ungkapnya.

Terkait hal tersebut, saat ini ada operator yang melakukan merger, yakni Indosat Ooredoo (PT Indosat Tbk) dan Tri (PT Hutchison 3 Indonesia/H3I) menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH). Menurutnya, ini akan mampu menghadirkan akses internet yang dapat lebih menjangkau wilayah yang belum ter-coverage. "Iya itu akan memiliki peran, tetapi bukan hanya penyediaan akses internetnya, diharapkan mereka juga masuk dalam supporting-nya, seperti cloud computing, data center kemudian juga fasilitas yang mendukung ekosistem digital," ujar Bhima. "Jadi tidak hanya kita lihat merger ini hanya meningkatkan penetrasi internet, tetapi melengkapi ekosistem digital yang lebih baik."

Tentang merger operator telekomunikasi, anggota Komisi I DPR Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) agar provider bisa mendukung program pemerintah memperluas cakupan layanan hingga ke penjuru Nusantara. Hal ini juga sejalan dengan program Indonesia Merdeka Sinyal 2024.
"Agar ini dilecut sedikit untuk memperluas jaringan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," ujar Rizki.

Menurut Rizki, Komisi I DPR menantikan komitmen Kominfo untuk memperluas jaringan komunikasi. Apapun yang menjadi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat bakal didukung penuh. Hal ini karena berkaca dari berbagai kondisi bahwa banyak daerah yang masih belum terjangkau sinyal seluler dan internet dan menyulitkan kegiatan belajar mengajar siswa di masa pandemi. Belum lagi jika bicara masalah potensi ekonomi digital. "Kita dorong, kita dukung, kita nantikan dan kita awasi," kata dia.

Rizki menyebut langkah merger yang dilakukan oleh operator seperti Indosat dan Tri memang harus didukung pemerintah dengan regulasi yang komprehensif. Begitu juga dengan upaya merger yang dilakukan oleh operator lain semisal XL Axiata. Hal ini untuk memperkuat mereka dari sisi bisnis dan menyederhanakan operator yang ada. Di lain sisi konsumen diuntungkan dengan tarif yang makin terjangkau. (OL-14)