Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong para penyandang disabilitas yang juga merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), agar berperan dan terlibat secara aktif dalam mendukung ekonomi digital di Tanah air.
Menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), pihaknya telah menyediakan sejumlah pelatihan bagi para pebisnis UMKM penyandang disabilitas. Sehingga, mereka dapat menguasai ekonomi digital di Indonesia. Adapun program-program tersebut dibuat sesuai kebutuhan kalangan difabel.
“Konsep besar Kominfo dalam transformasi digital adalah "nobody left behind". Artinya, semua masyarakat Indonesia diajak bertransformasi digital. Pilar transformasi digital adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas,” ujar Usman, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/8).
Usman mengemukakan, Ditjen Aptika Kominfo antara lain telah menyediakan program 1000 Startup Digital dan Literasi Digital. Dalam program ini, Kominfo akan menjadi fasilitator, menyiapkan sistem, tools dan mekanisme yang dapat membantu pengembangan bisnis startup. Ada juga program khusus, seperti coaching untuk menyesuaikan bisnis dengan pasar.
Untuk mensukseskan program 1000 Startup Digital bagi kalangan difabel ini, Ditjen Aptika Kominfo akan melibatkan sejumlah pihak yang menaruh perhatian besar terhadap para penyandang disabilitas. Lewat kerjasama ini, Ditjen Aptika memberikan pengetahuan baru tentang dunia digital dan menyediakan sejumlah posisi bagi para penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta berpartisipasi dan berkolaborasi.
“Contohnya, ada seorang tokoh disabilitas bernama Anjas Pramono dari Universitas Brawijaya yang telah meraih penghargaan taraf internasional atas prestasinya menciptakan lima aplikasi berbasis Android, yang sebagian besar berkaitan dengan isu disabilitas,” jelas Usman.
Ketua umum Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia PTI, Myra Winarko mengapresiasi langkah Kominfo yang memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada pelaku bisnis UMKM dari kaum disabilitas.
Ia menegaskan, Yayasan PTI siap berkolaborasi dengan Kominfo. Menurutnya, kerjasama ini akan semakin membuka luas kesempatan bagi UMKM difabel bukan hanya untuk menampilkan hasil-hasil karyanya seperti craft, kuliner dan lain-lain tapi juga akses terhadap pasar yang lebih luas lagi.
"Dalam memanfaatkan momentum G20 ini, kami berharap tidak sekedar memperoleh kesempatan untuk memamerkan dan menjual karya anak didik kami. Lebih jauh dari itu, kami berharap dapat membukakan link bisnis bagi kaum disabilitas. Kegiatan ini sangat kami syukuri, berharap bisa lebih membukakan peluang bagi kaum disabilitas yang ada di Indonesia agar bisa berdaya secara ekonomi," tutur Myra.
Sebelumnya, PTI bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) mendorong para pelaku bisnis dari kalangan disabilitas agar menguasai ekonomi digital.
Kemenkop dan UKM mengajak para pengusaha dari kaum disabilitas binaan Yayasan PTI agar ikut berpartisipasi dalam acara Quarterly Seminar 3 Side Event B20 G20 Digital Economy to Support SDGs, yang digelar di Hotel Hilton, Nusa Dua Bali, Senin (8/8) lalu . Adapun side event ini membahas adopsi digitalisasi bagi kalangan UMKM yang telah dilakukan Indonesia. (RO/E-1)
Fokus utama KND bukan sekadar pada perolehan medali, melainkan memastikan negara hadir dalam memberikan hak yang setara bagi atlet disabilitas.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
Kisah Grisna Anggadwita menunjukkan bagaimana pemberdayaan dan pendekatan manusiawi membuka peluang ekonomi inklusif.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menunjukkan tren peningkatan pengaduan serta lonjakan kerugian finansial konsumen dari tahun ke tahun.
Pelaku usaha kini bisa daftar QRIS, terima pembayaran semua bank dan e-wallet, serta pencairan dana tiap jam.
Di tengah ekspansi ekonomi digital yang kian cepat, industri financial technology (fintech) Indonesia memasuki fase baru: dari mengejar pertumbuhan.
Meski potensi ekonomi digital besar, Indonesia masih menghadapi tantangan serius pada aspek literasi.
Peran AI sebagai intelligent trust, bukan pengganti tanggung jawab manusia, melainkan alat untuk memperkuat transparansi, keadilan distribusi, dan pengambilan keputusan beretika.
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved