KENAIKAN tingkat inflasi, utamanya pada komponen pangan bergejolak (volatile food) perlu diwaspadai. Pasalnya, pada Juli 2022 inflasi komponen itu tercatat mencapai 11,47% (year on year/yoy).
"Inflasi perlu diwaspadai, utamanya yang didorong pangan karena sudah 11%, lalu administered price, karena semua tidak bisa ditahan," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN, Kamis (11/8).
Tingkat inflasi yang tinggi dari komponen volatile food, kata dia, tak luput dari kondisi perekonomian global yang saat ini juga terancam oleh inflasi. Itu karena terjadi kelangkaan bahan pangan imbas perang Rusia dan Ukraina.
Belum lagi dari dalam negeri ada faktor cuaca dan distribusi yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di komponen tersebut.
Baca juga: Menkeu Pantau Akselerasi Pemulihan di Seluruh Daerah
Selain inflasi volatile food, imbuh Sri Mulyani, pemerintah juga mewaspadai tingkat inflasi administered price (harga yang diatur pemerintah). Sebabnya sama, gejolak perekonomian global dan imbas perang Rusia-Ukraina yang mengerek harga-harga komoditas energi.
Namun perempuan yang karib disapa Ani itu menyatakan, pada komponen administered price, pemerintah melakukan intervensi melalui pemberian subsidi dan energi. Itu dilakukan agar kenaikan harga energi di tingkat global tidak langsung terserap di level masyarakat.
Dengan langkah itu, tingkat inflasi adminstered price tercatat berada di level 6,51% (yoy).
"Ini karena harga BBM, solar, elpiji, listrik masih ditahan. Indonesia telah menaikan subsidi energi menjadi Rp502 triliun. Apabila tidak ditahan, tentu harga energi akan jauh lebih tingg," jelasnya.
Adapun inflasi inti yang tercatat di level 2,86% (yoy) dinilai menunjukkan tren positif. Pasalnya itu dianggap menggambarkan pemulihan ekonomi lantaran ada pertumbuhan permintaan dari masyarakat menjadi lebih kuat.
Namun demikian, pemerintah bersama dengan otoritas terkait.
"Ini yang menjadi perhatian Bank Indonesia terutama pada pengelolaan inflasi di Indonesia, terutama faktor yang berkontribusi inflasi dari respons kebijakan moneter. Dari fiskal kita tahan di administered price, dilakukan melalui langkah-langkah pengamanan pangan," imbuh Ani. (A-2)
