Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN, Erick Thohir menyakini peresmian Proyek Strategis Nasional Pelabuhan Terminal Kijing, Mempawah, Kalimantan Barat memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.
Pelabuhan Terminal itu juga akan memperkuat ekosistem industri pelabuhan nasional, sekaligus daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara serta internasional.
Erick Thohir menyatakan hal itu saat ikut menyaksikan peresmian pelabuhan Terminal Kijing oleh Presiden RI, Joko Widodo di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/8). Acara itu dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono, beberapa anggota DPR RI, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Baca juga: Indonesia Miliki 3 Skema Pembiayaan Berkelanjutan
"Seperti yang diungkapkan Bapak Presiden, ada nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional melalui pembangunan pelabuhan,” kata Erick. Menurutnya, pelabuhan terminal itu akan mendukung hilirisasi untuk memaksimalkan ekspor dengan cara-cara baru dan juga percepatan ekonomi.
“Pelabuhan Terminal Kijing yang kapasitasnya akan meningkat ini, membuat daya saing kita nantinya makin kuat, serta memantapkan rantai ekosistem industri pelabuhan kita sehingga makin terkoneksi dan mendukung hilirisasi industri," ujar Erick Thohir.
Ia menambahkan, peran Kementerian BUMN dalam pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, salah satunya melalui pendanaan mandiri dari anggaran BUMN hasil kolaborasi antara Pelindo dan WIKA. Tujuannya adalah mempercepat kapasitas Pelindo menjadi operator pelabuhan bertaraf internasional. Diharapkan, Pelindo dapat menghubungkan belasan ribu pulau Nusantara, membawa arus pertumbuhan perekonomian, dan menaikkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi.
"Karena itu, saya berharap keberadaan pelabuhan Terminal Kijing ini harus dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat yang memiliki potensi crude palm oil, bauksit, dan sumber alam lainnya melalui efisiensi jalur distribusi dari kawasan industri menuju lokasi bongkar muat barang. Hal ini bertujuan menekan biaya logistik agar lebih ekonomis," Erick menambahkan.
Pelabuhan Terminal Kijing adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas hingga 1,95 juta TEUs container dan 28 juta ton barang. Meski saat ini baru digunakan untuk 500 ribu TEUs kontainer dan 8 juta ton, namun kapasitas itu memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.
Kontribusi yang disediakan pelabuhan tersebut juga memperkokoh posisi Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total arus peti kemas atau throughput mencapai 16,7 juta TEUs. (OL-6)
Penghargaan juga diberikan kepada pelatih yang berkontribusi dalam keberhasilan atlet.
Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF) menggelar ajang apresiasi Ciputra Golfpreneur Awards 2026 di Jakarta, Kamis (12/3).
Erick menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Kemendikdasmen dalam mendorong pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik
VAP memberanikan diri membongkar trauma yang selama ini dipendamnya karena posisi terduga pelaku yang memiliki kuasa besar sebagai pelatih sekaligus ketua pengurus provinsi.
Proses naturalisasi pemain tidak lepas dari mekanisme yang melibatkan DPR. Karena itu, PSSI masih menunggu kepastian mengenai jadwal persidangan sebelum melangkah lebih jauh.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved